PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Kaltim turut memberikan tanggapan terkait angka kemiskinan di Kaltim.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati mengatakan, tingkat kemiskinan di Bumi Mulawarman tahun 2022 lalu sempat turun sekitar 0,6 persen, namun tahun 2023 mulai naik lagi.
“Indikatornya banyak ya, apakah karena adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) baru, ataukah memang kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan, ataukah ada inflasi harga melambung tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak mampu lagi,” ungkap Puji.
Ia mengatakan, berbicara kemiskinan itu tidak berbicara satu indikator saja.
Oleh karena itu, kalau yang perlu dibangun adalah lapangan pekerjaan, maka hal itu yang harus kita bangun dan benahi.
“Kita mendorong kepada pemerintah untuk menggarap hilirisasi,” pintanya.
Dijelaskannya, guna mewujudkan hilirisasi itu bagaimana kita mendirikan pengolahan-pengolahan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di Kaltim untuk mengurangi angka kemiskinan.
“Kalau pemerintah berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah yang kaya raya akan sumber daya alam ini, harus konsekuen hilirisasi diciptakan untuk lapangan pekerjaan dengan mendirikan pabrik pengolahan,” jelasnya.
Politisi Demokrat ini juga mengatakan perbaikan infrastruktur yang tidak dipenuhi dengan baik juga salah satu penyebab kemiskinan.
“Dia menanam cabe di hulu sana, mau dibawa ke pasar, tetapi jalannya dari rumah menuju pasar biayanya melebihi harga cabe,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data, persentase penduduk miskin Kaltim masih di bawah rata-rata nasional.
Dimana nasional tercatat angka kemiskinan 9,36 persen dan Kaltim 6,11 persen. (Advertorial)
