PUBLIKKALTIM.COM – Rencana Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, untuk berkantor di Papua mendapat dukungan dari Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You.
Ia menilai langkah ini sebagai angin segar bagi percepatan pembangunan di tanah Papua, asalkan tidak hanya menjadi agenda formalitas semata.
“Kehadiran Wapres di Papua, saya sangat mengharapkan ini tidak hanya memenuhi tugas, tapi betul-betul bekerja untuk masyarakat Papua,” ujar Uskup Yan, Sabtu (12/7).
Menurutnya, kehadiran Wapres harus disertai dengan aksi nyata.
Ia menekankan pentingnya Wapres tidak hanya fokus pada koordinasi dengan pemerintah daerah, tetapi juga aktif menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat Papua dari berbagai kalangan, termasuk tokoh adat, tokoh agama, perempuan, penyandang disabilitas, hingga warga biasa.
“Jangan hanya datang duduk di kantor kemudian dikawal ketat oleh pengawal. Tapi harus turun ke masyarakat, berbicara langsung dengan mereka, dengarkan apa yang mereka mau, apa masalah yang mereka hadapi,” tegasnya.
Uskup Yan juga menyoroti berbagai persoalan mendesak yang selama ini masih membelit Papua, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan pembangunan infrastruktur.
Ia menilai, semua persoalan itu membutuhkan kehadiran langsung dan keseriusan dari pemerintah pusat.
Yang paling mengejutkan, Uskup Yan juga menyarankan pemerintah membuka ruang dialog, bahkan dengan kelompok-kelompok yang selama ini dianggap berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Bangun dialog dengan kelompok-kelompok khusus, sekalipun dengan KKB. Dengar apa jeritan hati mereka. Ini penting. Bukan berarti mengikuti kemauan mereka, tapi pemerintah bisa carikan solusi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya tidak menuntut materi dari negara, melainkan hanya ingin dihargai dan diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
“Kelompok-kelompok ini tidak minta uang dari negara. Mereka hanya mau dihargai dan diakui. Negara harus dengar keluhan mereka, lalu carikan solusi. Jika ini bisa dilakukan oleh Wapres, saya yakin tidak ada lagi konflik di tanah Papua,” imbuhnya.
Uskup Yan juga menekankan bahwa setiap dialog dan temuan di lapangan harus ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi laporan tanpa tindak nyata.
“Semua dialog di akar rumput jangan hanya jadi catatan belaka, tapi jadi bahan evaluasi di pusat. Dari situ barulah dibuat program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua agar bisa hidup sejahtera,” pungkasnya. (*)
