PUBLIKKALTIM.COM – Maraknya gerobak kopi keliling yang mangkal di kawasan Polder Air Hitam, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda, setiap sore hingga malam, kini menjadi sorotan serius Pemerintah Kota Samarinda.
Selain dinilai melanggar aturan, keberadaan para pedagang disebut mengganggu ketertiban dan fungsi ruang publik.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda, Anis Siswantini, menegaskan bahwa Polder Air Hitam merupakan fasilitas umum yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan berdagang.
“Gak diizinkan jualan karena di Polder itu tidak diizinkan. Sebetulnya sudah lama anggota saya di BKO sudah menegur, tapi yang ditegur itu kadang tidak paham atau bandel. Nanti kalau ada giat malam, ya saya angkut,” tegas Anis, Senin (6/10/2025).
Anis menyampaikan bahwa pihaknya tidak bermaksud mematikan usaha kecil masyarakat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika tidak diatur, kawasan tersebut bisa berkembang menjadi area perdagangan liar hingga tempat tinggal sementara.
“Masyarakat itu kalau dikasih peluang, awalnya oke tapi lama-lama jadi permanen, bahkan bisa jadi tempat tinggal. Itu yang bahaya,” ucapnya.
Menurutnya, Satpol PP telah berulang kali melakukan penertiban, namun langkah tersebut kerap menuai kritik karena dianggap tidak humanis.
Padahal, katanya, penertiban dilakukan sesuai aturan.
“Sudah berapa kali kami angkut pedagang, Satpol PP dibilang represif, dibilang gak humanis. Padahal kami cuma menjalankan tugas. Ini dilema, tapi bagaimanapun juga aturan harus ditegakkan,” tuturnya.
Selain soal ketertiban, minimnya penerangan di sekitar area Polder Air Hitam juga menjadi perhatian. Kondisi gelap kerap memicu aktivitas negatif di malam hari, termasuk pelajar yang nongkrong hingga larut malam.
“Penerangannya kan juga gak ada. Mungkin bisa disampaikan ke yang mengatur LPJU. Karena malam hari di sana luar biasa ramai, sampai anak-anak sekolah pun kadang kami tangkap karena nongkrong larut malam,” ungkap Anis.
Meski demikian, Anis berharap adanya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merumuskan solusi yang tidak hanya menertibkan pedagang, tetapi juga memberikan ruang aman bagi pelaku UMKM.
“Saya berharap ada kolaborasi dengan perangkat daerah terkait. Saya kepingin di situ itu bisa dikelola untuk UKM supaya tetap bisa berekonomi dengan baik, tapi kebersihannya juga dijaga,” katanya.
Ia mencontohkan pengelolaan di Taman Cerdas yang dianggap berhasil menyeimbangkan antara ketertiban dan aktivitas ekonomi warga.
Sambil menunggu kebijakan pengelolaan yang lebih tepat, Satpol PP akan tetap melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang agar memahami aturan yang berlaku tanpa merasa dirugikan.
“Kami ini juga manusia, bukan cuma penertib. Kalau ada solusi kolaboratif, semua bisa jalan: tertib iya, ekonomi rakyat juga tetap hidup,” pungkas Anis. (*)
