PUBLIKKALTIM.COM – Rencana hak angket dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 hingga saat ini belum berjalan.
PDIP yang diharapkan jadi inisiator dalam hak angket tersebut tak bisa berbuat banyak.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara.
Hasto memaklumi tak semua anggota dewan bisa kuat menghadapi berbagai tekanan dibalik wacana hak angket.
Pernyataan itu disampaikan Hasto menjawab alasan PDIP hingga saat ini tak kunjung resmi menggulirkan hak angket di DPR.
“Bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada yang juga takut kita juga maklum,” ujar Hasto, Sabtu (30/3) dikutip dari CNNIndonesia.
Dia meyakini istana akan melakukan segala cara untuk menghambat rencana sejumlah fraksi di DPR, termasuk PDIP, mendorong hak angket.
Menurut Hasto, pertarungan pemilu saat ini sudah memasuki babak akhir.
Sehingga, bagi Istana, lanjut Hasto, babak ini telah memasuki babak akhir.
“Ini udah tanggung permainan bagi Istana ini. Kalau udah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi,” kata Hasto.
Dia tak mengungkap berbagai tekanan yang dimaksud.
Namun, dia menduga salah satunya akan melalui revisi UU MD3 sehingga kursi Ketua DPR berpotensi tak kembali dipegang PDIP, sebagai pemilik suara terbanyak hasil pemilu.
“Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI,” kata Hasto.
Diketahui, Golkar saat ini menempel PDIP di peringkat kedua hasil perolehan suara Pileg 2024 berdasarkan keputusan KPU.
Kondisi itu membuka peluang Golkar akan kembali meraih kursi suara DPR seperi 2014. (*)
