Jika Andi Harun Ingin Maju Pilkada Lewat Jalur Independen, Warga Samarinda Sudah Lakukan Gerakan Pengumpulan KTP 

oleh -
oleh
Wali Kota Samarinda Andi Harun/IST

PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun soroti sebuah fenomena yang tengah terjadi di politik Samarinda.

Ia mengklaim ada sebuah kelompok masyarakat yang secara diam-diam mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kepentingan politik, khususnya sebagai syarat administratif dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Dari informasi yang saya terima, ada inisiasi kelompok masyarakat yang mengumpulkan KTP untuk kendaraan melalui jalur perseorangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” ujar Andi Harun.

Ia apresiasi terhadap dorongan masyarakat tersebut.

“Patut diapresiasi dengan hal tersebut, saya mengucapkan terimakasih,” ucapnya.

Namun, menurutnya aspek logistik menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam menghadapi Pilkada mendatang.

Andi Harun menegaskan bahwa kemampuan logistik dan dukungan keluarga sangatlah vital dalam mengikuti kontestasi politik seperti Pilkada.

“Kemampuan logistik yang saya miliki sangat terbatas, saya harus bisa mengukur dulu apakah kemampuan saat ini dapat digunakan untuk berlayar, kalau merasa tidak mampu harus bisa tau diri dan realistis,” tegasnya.

Ia mengungkapkan Pilkada di Samarinda bukan semata-mata tentang dirinya atau figur lainnya, melainkan lebih pada komitmen terhadap visi misi yang akan dibawa oleh calon pemimpin.

BERITA LAINNYA :  Dewan Soroti Sistem Zonasi PPDB, Disdikbud Kaltim Sebut Penerimaan Siswa Disesuaikan dengan Kondisi Daerah

“Basisnya adalah harus memilih calon yang betul-betul ada konsep dan desain terhadap kemajuan daerah,” pesannya.

Dalam menanggapi opsi-opsi yang dihadapkan padanya, Andi Harun menegaskan bahwa ia akan mengedepankan jalur gabungan partai politik terlebih dahulu, jika harus memilih antara maju sebagai kandidat Pilgub atau tetap mengabdikan diri di Kota Samarinda.

“Jika ada opsi seperti itu, tentu dalam hal ini saya mengambil jalur partai politik dulu. Terkait KTP tadi yang sudah mencapai 60 ribu, itu akan menjadi opsi alternatif,” pungkasnya. (*)