PUBLIKKALTIM.COM – Demi menurunkan harga beras di pasar domestik India, Pemerintah India melarang ekspor minyak putih non-basmati.
Larangan itu mulai diberlakukan pada, Kamis (20/7/ 2023) lalu.
Meski menguntungkan pasar India, International Food Policy Research Institute (IFPRI) menilai kebijakan itu bisa membebani negara lain termasuk Singapura, mengingat India merupakan negara India adalah pengekspor beras terbesar dunia.
Terkait hal itu, Negeri Singa itu tengah menghubungi otoritas India untuk meminta pengecualian atas larangan ekspor beras non basmati.
“Singapura berhubungan dekat dengan otoritas India,” ujar Badan Pangan Singapura (SFA) pada Jumat (28/7/2023) dikutip dari cnbcindonesia.
Sebagai informasi, langkah India diyakini akan menyebabkan ‘kiamat’ beras di sejumlah negara.
Ini akan memperburuk krisis pangan di tengah naiknya inflasi di banyak negeri belahan bumi.
“(Langkah India) berisiko memperburuk kerawanan pangan di negara-negara yang sangat bergantung pada impor beras,” jelas firma analitik data Gro Intelligence dalam sebuah catatan.
“Negara-negara yang diperkirakan terkena dampak parah larangan itu adalah negara-negara Afrika, Turki, Suriah, dan Pakistan, yang semuanya juga berjuang dengan inflasi harga pangan yang tinggi,” lanjutnya.
Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang dengan hampir 90% dari tanaman intensif air diproduksi di Asia. Harga global sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.
Tindakan India telah membuat harga beras Thailand dan Vietnam mengalami kenaikan harga.
Beras Vietnam sempat diperdagangkan pada level tertinggi sejak 2011 dan masih terus bergerak sementara varietas Thailand melonjak ke level yang belum pernah terlihat selama lebih dari dua tahun.
Khusus Indonesia, ibu pertiwi adalah konsumen beras terbesar keempat dunia, setelah China, India, dan Bangladesh.
RI mengonsumsi 37,6 juta metrik ton, berdasar data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) Juli 2023. (*)
