PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Antrean truk di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kerap memakan badan jalan kembali dibahas oleh Pemkot Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menduga kuat antrean terjadi akibat perbedaan harga antara solar subsidi dan non-subsidi, serta skema pengaturan penyalurannya oleh PT Pertamina yang tidak optimal.
Hal itu disampaikan Andi harun di hadapan jajaran Pertamina Patra Niaga Samarinda saat membahas solusi atas permasalahan tersebut, pada Kamis, (21/4/2022) di Balai Kota.
“Lurah saya hampir meninggal gara-gara menabrak kendaraan yang antre. Pertamina tidak bantu serupiah pun. Kami habis ratusan juta di rumah sakit,” ujar Andi Harun.
Andi Harun melanjutkan, meski Pertamina telah menerapkan kartu kendali (fuel card) di SPBU-SPBU, namun faktanya di lapangan masih kerap terjadi antrean truk panjang.
Menurutnya, penataan akan hal itu sudah tentu merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga Samarinda.
“Ada kartu, kita terima kasih. Sekarang masalahnya kenapa masih antre? Kenapa tidak dilarang SPBU di dalam kota jual solar, kalau Pertamina tidak bisa mengatur. Kalau tak mampu mengatur lempar saja ke luar kota,” tegasnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Samarinda, Muhammad Rizal, mengungkapkan, Pertamina berencana mengimplementasikan kartu kendali (fuel card) secara masif di SPBU-SPBU Samarinda.
“Kita sudah berjalan, tapi kita butuh payung hukum dari pemerintah daerah (pemda), karena kuota (solar subsidi) itu kan kuota pemerintah. Makanya butuh payung hukum jika ingin diterapkan secara rigid,” ungkapnya.
Rizal membeberkan, kendaraan yang sudah melakukan registrasi kartu kendali (fuel card) di SPBU sebelumnya tercatat 7.500 lebih. Sekitar 78 persen dari jumlah tersebut adalah kendaraan roda enam ke atas.
“Itu nanti yang akan kita lihat implementasinya. Saya yakin akan mengurangi antrean,” sebut Rizal.
“Kita bukan menutup mata atas masalah antrean hingga ada korban meninggal ini, kami bersedia sama-sama mencari solusi,” pungkasnya. (Advertorial)
