PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah melalui pengembangan dashboard fiskal terintegrasi yang dirancang untuk memantau seluruh komponen fiskal secara real time.
Gagasan ini mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Samarinda Andi Harun dengan Tim Keuangan Daerah Universitas Mulawarman (Unmul) di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal daerah, dampak perubahan skema Transfer ke Daerah (TKD), serta strategi penguatan kapasitas fiskal Samarinda dalam menghadapi tantangan fiskal nasional yang terus berubah.
Kajian Unmul Ungkap Celah Fiskal Rp1,5 Triliun
Dalam pemaparan teknisnya, Tim Keuangan Daerah Unmul menjelaskan bahwa kondisi fiskal Samarinda dipengaruhi oleh dinamika global, nasional, dan regional yang saling berkaitan.
Tim juga menyajikan hasil simulasi formulasi kebutuhan fiskal daerah berdasarkan variabel belanja, potensi pendapatan, dan skema transfer pemerintah pusat.
Hasil simulasi menunjukkan kebutuhan fiskal Samarinda mencapai sekitar Rp3,8 triliun.
Sementara itu, potensi pendapatan daerah hanya berada di kisaran Rp2,3 triliun.
Tim juga menekankan bahwa angka tersebut menunjukkan kebutuhan penguatan kapasitas fiskal daerah agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Integrasi Data Jadi Tantangan Utama
Selain analisis fiskal, tim peneliti juga menyoroti lemahnya integrasi data antarinstansi di lingkungan Pemkot Samarinda.
Mereka menilai perbedaan sistem data kependudukan, pajak kendaraan, dan indikator pelayanan publik menghambat akurasi perhitungan fiskal.
Tim mendorong Pemkot untuk membangun sistem data terpadu yang mampu menyatukan seluruh basis data lintas perangkat daerah.
Mereka juga mengusulkan penambahan variabel Indeks Risiko Bencana dalam formulasi fiskal daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi geografis dan potensi risiko.
Pemkot Kembangkan Smart Tax Ecosystem
Kepala Bapenda Samarinda Cahya Ernawan menyampaikan bahwa pemerintah kota saat ini mengembangkan konsep Smart Tax Ecosystem untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Sistem tersebut mengintegrasikan berbagai sumber pajak daerah dalam satu platform digital.
“Ke depan, seluruh potensi pendapatan daerah harus terpantau dalam satu sistem, mulai dari PBB, BPHTB, hingga pajak restoran. Kita tidak bisa lagi berjalan secara parsial,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan utama dalam penguatan PAD terletak pada sinkronisasi data antarinstansi yang masih belum optimal.
Menurutnya, perbedaan sistem data menjadi hambatan dalam membangun integrasi fiskal yang efektif.
Andi Harun Tekankan Dashboard Real Time
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pentingnya penguatan instrumen digital untuk memantau kondisi fiskal daerah secara menyeluruh.
Ia meminta agar Pemkot segera menindaklanjuti gagasan dashboard fiskal terintegrasi yang mampu menyajikan data secara real time.
“Kita membutuhkan dashboard fiskal yang bisa memantau perkembangan DBH, DAU, DAK, PAD, hingga seluruh komponen fiskal daerah secara real time,” kata Andi Harun.
Ia menjelaskan bahwa dashboard tersebut akan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan secara lebih cepat, terutama dalam merespons perubahan kebijakan fiskal nasional.
Dorongan Implementasi dan Roadmap Jelas
Andi Harun juga menekankan bahwa hasil kajian akademik harus menghasilkan implementasi konkret, bukan sekadar dokumen analisis.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun roadmap yang jelas untuk memastikan kebijakan fiskal dapat diterapkan secara terukur.
“Yang paling penting adalah bagaimana kajian ini bisa diterapkan secara nyata. Harus ada roadmap yang jelas, strategi implementasi yang terukur, dan belanja daerah yang benar-benar berkualitas,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Pemkot Samarinda memperkuat pendekatan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui strategi kolaboratif dan berbasis data.
Perkuat Argumentasi Daerah ke Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, Wali Kota mendorong agar Pemkot memperkuat argumentasi fiskal melalui pendekatan benchmarking dengan kota-kota lain yang memiliki karakteristik serupa.
Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat posisi tawar daerah dalam pembahasan kebijakan fiskal nasional.
“Kami memandang ini sebagai ruang untuk membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar formula fiskal yang diterapkan semakin sesuai dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
Dengan berbagai inisiatif tersebut, Pemkot Samarinda menargetkan transformasi tata kelola fiskal yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis data untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. (*)
