PUBLIKKALTIM.COM – Pemahaman masyarakat terhadap peran dan kewenangan DPRD menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain.
Melalui buku terbarunya berjudul “Dasar-Dasar Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Kota/Kabupaten”, Sani berupaya menghadirkan referensi yang menjelaskan secara menyeluruh bagaimana lembaga legislatif daerah bekerja.
Buku tersebut menjadi karya kedelapan Sani sekaligus bagian dari seri kajian politik yang ia kembangkan.
Ia menyebut buku ini hadir dari kegelisahannya melihat masih terbatasnya literatur yang membahas tugas anggota DPRD dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
“Buku ini lahir dari kebutuhan untuk menjembatani pemahaman antara lembaga legislatif dan masyarakat. Banyak orang mengenal DPRD, tetapi belum semuanya memahami bagaimana proses kerja, kewenangan, serta tanggung jawab anggota DPRD dalam menjalankan amanahnya,” ujar Sani.
Ia menjelaskan, DPRD tidak hanya berkaitan dengan agenda rapat paripurna maupun pembahasan anggaran.
Menurutnya, lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam pembentukan peraturan daerah, penyusunan kebijakan anggaran, pengawasan jalannya pemerintahan, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“DPRD memiliki fungsi yang luas. Anggota DPRD tidak hanya hadir dalam sidang atau rapat, tetapi juga menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan memastikan suara masyarakat masuk dalam proses pembangunan daerah,” katanya.
Sani mengatakan, buku tersebut tidak hanya menyajikan teori politik dan pemerintahan, tetapi juga memadukan kajian akademik dengan pengalaman selama menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.
Ia berharap pendekatan tersebut dapat membuat pembaca memahami hubungan antara konsep kelembagaan dengan praktik kerja legislatif di daerah.
“Saya mencoba menghadirkan buku yang tidak berhenti pada teori, tetapi juga menggambarkan bagaimana fungsi DPRD dijalankan dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari. Dengan begitu, pembaca bisa melihat gambaran yang lebih nyata,” jelasnya.
Sani menargetkan buku ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintah, masyarakat umum, hingga anggota DPRD yang baru menjalankan tugas.
Menurut Sani, kritik masyarakat terhadap DPRD merupakan bagian penting dalam demokrasi.
Namun, ia menilai kritik akan semakin konstruktif apabila masyarakat memahami terlebih dahulu batasan tugas dan kewenangan lembaga legislatif.
“Demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat yang kritis. Karena itu, pemahaman terhadap sistem politik dan pemerintahan menjadi penting agar kritik yang muncul dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan lembaga publik,” tuturnya.
Ia berharap buku tersebut dapat menjadi penghubung antara dunia akademik, pemerintahan, dan masyarakat.
“Jabatan memiliki batas waktu, tetapi gagasan dapat terus diwariskan melalui tulisan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi kontribusi bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana DPRD bekerja dalam membangun daerah,” pungkasnya. (Adv)
