PUBLIKKALTIM.COM – Kesejahteraan para tenaga pengajar di Samarinda sering kali jadi perhatian DPRD Kota Tepian.
Para anggota dewan menginginkan agar upah tenaga pengajar dinaikan.
Hal itu kembali disuarakan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Kendati demikian, Puji mengakui bahwa persoalan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kendala kenaikan gaji tenaga pengajar.
“Tetapi kemampuan keuangan daerah bahkan negara itu juga tidak mencukupi,” ujarnya.
Sri Puji Astuti mengungkapkan, persoalan upah guru tidak hanya terjadi di Samarinda, namun juga menjadi persoalan di seluruh daerah di Indonesia.
Pasalnya, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sudah termasuk dari gaji dan tunjangan guru.
“Masalah gaji guru ini bukan terjadi di sini (Samarinda) saja, tetapi seluruh Indonesia juga mengalaminya,” ucapnya.
Sebelumnya, Kadisdikbud Samarinda, Asli Nuryadin membenarkan jika Samarinda saat ini kekurangan guru yang tersebar di beberapa kecamatan.
“Sekarang ini Samarinda kekurangan guru sebanyak 1680 dan jumlah tenaga honorer sebanyak 1132. Jika dikalkulasikan masih ada 549 guru yang harus merangkap,” kata Asli.
Akibatnya, ratusan guru tersebut harus merangkap banyak tugas mengajar.
“Dikarenakan ketidakmampuan mengangkat guru yang bergaji sekitar Rp 500 ribu rupiah,” jelasnya. (Adv)
