PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Upaya tersebut mengemuka dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mewakili Wali Kota Samarinda di Atrium Mahakam Utama Big Mall, Jalan Untung Suropati, Samarinda.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara), Misran Pasaribu, menjelaskan bahwa BIK merupakan agenda tahunan OJK untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Pada 2026, BIK mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”.
Tema ini mendorong masyarakat agar tidak hanya mengenal produk keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aman, bijak, dan produktif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Pratama Wibawa, Kabag Ekonomi Samarinda, Nadya Turisna, anggota TWAP Samsaimun dan Ismono, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah dan Kecamatan Sungai Kunjang.
Dalam sambutannya, Neneng menyoroti ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada perekonomian daerah dan kondisi keuangan rumah tangga.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu mengelola keuangan secara cermat agar mampu menghadapi tekanan ekonomi.
“Pemkot Samarinda terus mendorong efisiensi tata kelola daerah dan efisiensi ekonomi warga. Melalui digitalisasi transaksi pemerintah, transparansi anggaran, serta optimalisasi pelayanan publik, kita memangkas birokrasi dan biaya transaksi yang tidak perlu,” ujarnya.
Neneng menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar menghemat anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan setiap pengeluaran memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat.
Ia turut mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi keuangan, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan layanan teknologi finansial (fintech), untuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan produktivitas.
Pembukaan BIK 2026 juga dirangkaikan dengan BIMA ETAM (Business Matching dan Edukasi Keuangan), program kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Samarinda bersama OJK dan Bank Indonesia.
Melalui program ini, pemerintah dan pemangku kepentingan mendorong ibu dari kelompok rentan sosial ekonomi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan anggaran, kebiasaan menabung, dan pembiayaan melalui lembaga resmi.
Pemanfaatan QRIS dan aplikasi keuangan digital juga membantu pelaku usaha mempercepat transaksi, meningkatkan efisiensi, serta membangun pencatatan keuangan yang lebih tertata.
Namun, masyarakat tetap perlu memahami keamanan digital dan perlindungan konsumen agar terhindar dari risiko penipuan maupun penyalahgunaan layanan keuangan.
Pemkot Samarinda berharap kolaborasi bersama OJK, Bank Indonesia, kepolisian, dan lembaga jasa keuangan terus berkembang untuk memperluas edukasi keuangan.
Melalui BIK 2026, pemerintah ingin memastikan akses keuangan tidak berhenti pada kepemilikan produk, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
