PUBLIKKALTIM.COM – Anggaran desa yang begitu besar kerap disalahgunakan untuk keperluan di luar pelayanan desa.
Seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum lama ini.
Dikatakannya, ia hampir setiap minggu mengeluarkan surat permintaan agar Dirjen Staf Pemdes menjadi saksi ahli dalam kasus penyalahgunaan dana desa dari kepolisian.
Hal itu Tito sampaikan saat memberi sambutan dalam acara Temu Karya Nasional & Penganugerahan Penghargaan Desa dan Kelurahan Berprestasi tahun 2023, yang diselenggarakan Dirjen Pembinaan Desa Kemendagri di Discovery Hotel Jakarta Utara, Selasa (15/8/2023).
“Belum lagi laporan lain tentang perilaku oknum kepala desa dan lurah. Ini menjadi bahan koreksi kita semua,” ungkap Tito di hadapan ribuan peserta desa dan kelurahan dari seluruh Indonesia yang hadir dikutip dari detikBali.
Tito mengungkap hal itu bukan tanpa alasan.
Dijelaskannya, seorang bupati pernah bercerita kepadanya terkait kelakuan kepala desa yang gemar mendatangi tempat karaoke.
“Ada lagi satu cerita, saya benar ini nggak bohong, ada bupati curhat ke saya. Pak Mendagri, tolonglah dibantu supaya ada pembinaan untuk teman-teman kepala desa agar paham tanggung jawabnya. Jangan dipakai anggaran desa seperti uang sendiri,” jelas Tito.
Ia menyebut banyak kepala desa yang menggunakan dana desa untuk karaoke.
Ia mendapatkan curhat dari seorang bupati yang mengeluh utang kepala desa pada tempat karaoke.
Tito menjelaskan bupati tersebut bercerita sejumlah kepala desa langsung ke tempat karaoke begitu menerima dana desa.
“Akhirnya sering ke tempat karaoke terus ngebon (ngutang). Jadinya yang datang ke kantor bupati itu mami karaoke itu,” terangnya.
“Minta anggaran desa untuk membayar utang ke karaoke, dipotong bupati untuk bayar utang. Karena kepala desa dicari nggak ketemu, jadi yang berkembang bukan desanya, tapi nambah banyak karaokenya,” tutur Tito.
Menurut Tito, tidak semua kepala desa suka karaoke dan meninggalkan utang. Melainkan, ia hanya memberikan satu contoh kasus. (*)
