PUBLIKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal menjadi perhelatan politik akbar seantero negeri.
Persiapan pemilu 2024 juga tengah dilakukan pemerintah melalui lembaga penyelenggara pemilu.
Saat ini, tahapan proses pemilu sedang berlangsung lewat verifikasi faktual (verfak) perbaikan calon parpol peserta Pemilu 2024.
Dalam prosesnya nanti, potensi pelanggaran pemilu bisa saja terjadi salah satunya politik uang.
Terkait hal ini, DPRD Samarinda mengatakan, semua unsur termasuk Pemerintah dan masyarakat diharapkan ikut mengawasi jalannya Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting pada kegiatan Rakor Pengawasan tahapan pemilu 2024 yang digarap Bawaslu Samarinda, Senin (21/11/2022) di Swisbell Hotel.
“Tugas pengawasan pemilu 2024 mendatang bukan hanya tugas Bawaslu atau Panwascam saja, melainkan semua unsur pemerintah dan masyarakat,” kata Joni.
Lanjut Joni mengatakan, pengawasan pemilu dengan melibatkan masyarakat dinilai akan sangat efektif.
Sebab kata dia, personel Bawaslu terlebih di daerah terpencil sangat terbatas. Dengan dibantu masyarakat dan pihak keluarahan dipastikan dapat meminimalisir pelanggaran terutama politik jual beli suara.
“Mari sama-sama menciptakan pemilu yang sehat,” imbuhnya.
Sebab kecurangan dalam pemilu tambah dia dapat menciptakan suasana yang tidak harmonis dan dapat memecah belah masyarakat. Pun jika terjadi pelanggaran dan terbukti, maka sanksi mesti ditegakkan.
Ia menegaskan, pemberian sesuatu untuk mempengaruhi suara dikatannya sama sekali tidak berpengaruh kepada masyarakat saat ini. Untuk itu lebih baik, calon kontestan pemilu lebih baik bersosialisasi ke masyarakat untuk meraih suara.
“Lebih baik dari sekalarang saja turun ke masyarakat, jangan pas sudah masa kampanye saja. Karena itu lebih efektif dibanding dengan membeli suara rakyat,” tegasnya.
(Advertorial)
