PUBLIKKALTIM.COM – Lonjakan kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU Samarinda menunjukkan tingginya tekanan terhadap pasokan BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut terjadi ketika jumlah pengguna terus bertambah, sementara kuota Pertalite yang tersedia masih mengikuti alokasi pemerintah tanpa penambahan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyebut peningkatan konsumsi Pertalite tidak sebanding dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan.
Ia menilai pemerintah perlu memperhatikan perubahan perilaku konsumen yang kini banyak beralih dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi.
“Persoalannya, jumlah pengguna terus meningkat, tetapi kuota yang diberikan tetap. Alokasi Pertalite tidak mengalami penambahan,” ujar Novan, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat ketersediaan Pertalite di tingkat SPBU semakin mendapat tekanan.
Ia menyebut antrean panjang yang terjadi merupakan dampak dari meningkatnya permintaan terhadap BBM bersubsidi.
Novan menjelaskan salah satu faktor utama meningkatnya penggunaan Pertalite adalah perbedaan harga yang cukup besar dengan Pertamax.
Selisih harga yang mencapai sekitar Rp6.000 per liter membuat sebagian konsumen kelas menengah memilih menggunakan BBM bersubsidi.
“Perbedaan harga yang cukup jauh membuat masyarakat yang sebelumnya memakai BBM non-subsidi ikut beralih ke Pertalite,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah perlu mencari langkah agar distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran.
Menurutnya, subsidi yang diberikan negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain persoalan kuota, Novan juga meminta Pertamina bersama pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Ia mengingatkan adanya aturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang aktivitas penjualan BBM di luar jalur resmi.
“Pertamina perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan aturan berjalan. Penjualan BBM di luar jalur resmi tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Novan berharap langkah pengawasan dan penertiban dapat mengurangi potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ia juga meminta seluruh pihak menjaga distribusi Pertalite agar tetap berjalan lancar bagi masyarakat yang berhak menerima. (Adv)
