PUBLIKKALTIM.COM – Ketua komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahrony Pasie menyoroti permasalahan dihentikannya penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi seluruh Taman Kanak-Kanak (TK) negeri pada tahun anggaran 2026.
Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu operasional sekolah sekaligus berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini bergantung pada dukungan anggaran daerah.
Novan sapaan karibnya menyampaikan bahwa persoalan itu mencuat setelah pihaknya menerima aspirasi dari para guru dalam sejumlah pertemuan.
Berdasarkan laporan yang diterima, sebanyak 17 TK negeri yang tersebar di Samarinda tidak lagi memperoleh alokasi Bosda sejak awal tahun anggaran 2026.
“Usulan yang paling banyak disampaikan dari bidang taman kanak-kanak dan PAUD adalah terkait Bosda. Mulai tahun 2026, guru-guru di 17 TK negeri Kota Samarinda sudah tidak lagi menerima bantuan dana operasional daerah. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama,” Ungkap Novan, Kamis (16/7/2026).
Diketahui bahwa operasional TK negeri saat ini hanya ditopang oleh Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) dari pemerintah pusat.
Novan menilai keterbatasan tersebut membuat ruang gerak sekolah semakin sempit, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat lokal, termasuk pembiayaan kegiatan pendidikan dan honorarium tenaga pendidik non-ASN.
Politisi dari partai Golkar itu menegaskan, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga dukungan anggaran tidak boleh diabaikan.
“Terlepas dari berbagai program pendidikan lainnya, pembenahan di TK negeri harus menjadi prioritas. Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi menyangkut operasional dasar sekolah dan keberlangsungan layanan pendidikan bagi anak-anak kita. Jangan sampai guru dibebani tanggung jawab besar tanpa dukungan yang memadai,” Tutup Novan. (ADV)
