PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerintah per 16 Maret mengeluarkan aturan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.
Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan komoditas minyak goreng di Indonesia.
Aturan tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 6 Tahun 2022.
Setelah aturan tersebut keluar, harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
Sementara itu, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah dari Rp11.500 menjadi Rp14 ribu per liter.
Merespon hal tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut kelangkaan minyak goreng bukan kesalahan pemerintah maupun produsen.
“Kalau saya melihat kesalahannya, bukan kesalahan pemerintah, tidak bisa, atau misalnya menyalahkan pihak produsen,” kata Isran Noor, Kamis (17/3/2022).
Menurut Isran, kenaikan harga CPO global dan perbaikan ekonomi pasca Covid-19 mempengaruhi harga dan ketersediaan komoditas minyak goreng.
Faktor lain yang memberikan pengaruh besar adalah invasi Rusia ke Ukraina, yang membuat konflik terus bergejolak hingga saat ini.
“Ini persoalannya kejadian global, kejadian seluruh dunia, karena terjadinya Covid-19 dalam dua tahun terakhir, semua komoditi kan anjlok,” jelasnya.
“Setelah kondisi Covid-19, semua kebutuhan juga semakin meningkat. Pasti akan berpengaruh terhadap harga minyak goreng. Ditambah lagi dengan krisis Ukraina,” lanjutnya.
Saat ini pemerintah pusat dan kementerian terkait turut mencari cara menekan kenaikan harga minyak goreng.
“Saya kira pemerintah pusat, terutama presiden dan kementerian terkait akan melakukan hal-hal itu (intervensi), tidak mungkin pemerintah tidak punya cara atau jalan keluar,” tegasnya.
“Ya memang harus cari jalan keluarnya, tidak bisa kita mempertahankan harga dalam kondisi normal,” pungkasnya. (Advertorial)
