PUBLIKKALTIM.COM – Proses pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Pramono Anung, kini menuai sorotan tajam.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 hal Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 TAHUN 2025, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Dalam surat tersebut dijelaskan, pengisian jabatan bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi dan seleksi terhadap pejabat, dilakukan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pejabat terpilih disebut merupakan hasil seleksi berbasis integritas, kompetensi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan masyarakat.
Perombakan ini menjadi bagian dari konsolidasi internal dalam rangka reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada warga Jakarta.
Namun, di balik prosesi resmi yang berjalan sesuai ketentuan administratif, muncul dugaan kuat adanya intervensi politik dan praktik kolusi yang melibatkan sejumlah tokoh penting di lingkungan DPRD dan Pemprov DKI.
Sumber internal dari Balai Kota DKI Jakarta, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 20 dari 59 pejabat yang diduga diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur.
“Ada sekitar 20 orang-an yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI yang berinisial IM, Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM, agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari akan hal itu, karena beliau memang tidak tahu, ada permainan dibelakang itu,” kata salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi yang berkantor di balai kota, berinisial SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW menyatakan bahwa informasi tersebut ia peroleh langsung dari empat kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
Lebih lanjut, SW mengungkap bahwa langkah IM tersebut diduga tidak lepas dari pengaruh kekasihnya yang berinisial DDY, bersama tangan kanannya berinisial HMT, yang berperan sebagai “operator” proyek di DKI Jakarta.
SW juga menyebut bahwa IM memanfaatkan posisinya untuk memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, bahkan kontraktor ke ruangannya untuk “mengatur proyek”, dengan sokongan pihak-pihak tersebut.
Yang lebih mencengangkan, SW menyebut bahwa IM mendapatkan “backup” dari salah satu pimpinan KPK periode sekarang, yang kerap digunakan untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
“IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta dan kontraktor ke ruangannya untuk ngatur proyek, bersama dengan operator Pacarnya yang berinisial DDY yaitu HMT dan UDN serta WSN selaku staff Gubernur DKI Jakarta sering terlihat main ke ruangan IM untuk melakukan kongkalikong dan sering juga terlihat main ke ruangan Sekda MM untuk berkoordinasi,” ungkapnya.
Dengan adanya skandal ini, SW meminta Gubernur Pramono Anung agar lebih waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV yang direncanakan dalam waktu dekat.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang rencananya akan dilantik berikutnya, terutama untuk jabatan camat, lurah dan dinas teknis. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari IM, Sekda MM, maupun pihak terkait lainnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga belum mengeluarkan klarifikasi atas dugaan ini.
Masyarakat sipil dan lembaga pengawas diharapkan turut mendorong transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap proses mutasi dan promosi jabatan di Pemprov DKI. (*)
