PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi Minggu ke II Desember 2025 yang digelar secara virtual, Senin (15/12/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Samarinda, Gedung PKK, Jalan S. Parman, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.
Rapat koordinasi nasional ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, bersama sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis seperti cabai rawit dan cabai merah.
Ia menilai komoditas tersebut sangat rentan mengalami fluktuasi harga akibat faktor cuaca dan gangguan distribusi.
“Pemerintah daerah harus mampu melakukan langkah antisipatif, mulai dari prediksi cuaca, penguatan distribusi, penyediaan cold storage, pengawasan di lapangan, hingga optimalisasi peran Bulog,” tegas Tomsi Tohir.
Samarinda Terkendali, Harga Pangan Stabil
Berdasarkan data nasional yang dipaparkan dalam rakor tersebut, Kota Samarinda tercatat tidak termasuk daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah, cabai rawit, maupun cabai merah pada Minggu ke II Desember 2025.
Kondisi ini menunjukkan upaya pengendalian inflasi daerah berjalan cukup efektif.
Sementara itu, Deputi Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa inflasi nasional hingga November 2025 tercatat sebesar 2,27 persen secara year to date.
Angka tersebut terdiri atas inflasi inti sebesar 2,18 persen, inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 1,55 persen, serta inflasi harga bergejolak sebesar 3,37 persen.
Evaluasi Program Tiga Juta Rumah dan Bantuan Pangan
Selain isu inflasi, rakor nasional juga mengevaluasi pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan nyata, termasuk kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Rakor juga membahas penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana di beberapa wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, guna menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.
Pemkot Samarinda Perkuat Sinergi
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda, Nadya Turisna, menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda terus memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok.
“Pemantauan stok, penguatan koordinasi distribusi, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan akibat faktor cuaca terus kami lakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” pungkasnya.
Pemkot Samarinda juga memperkuat sinergi dengan instansi vertikal, distributor, dan pelaku usaha.
Melalui langkah tersebut, TPID Samarinda menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok serta menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan kebijakan nasional. (*)
