PUBLIKKALTIM.COM – Perkembangan sementara pendanaan dan pencairan Pilkada Serentak Tahun 2020 dari data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Keuda Kemendagri) memberikan data terbaru anggaran NPHD KPU sudah mencapai 74,91% dan Bawaslu 72.00%.
Kemendagri berharap agar daerah terus tingkatkan jumlah transfer NPHD sampai mencapai 100%.
“Anggaran NPHD KPU 10.096.269.261.588 dengan realisasi mencapai 7.562.652.549.590 persentase sudah mencapai 74,91%; Anggaran NPHD BAWASLU 3.458.142.300.664 dengan realisasi mencapai 2.489.939.970.482 persentase sudah mencapai 72.00%; dan Pengamanan sejumlah 1.544.710.491.370 dengan realisasi mencapai 434.447.336.954 persentase sudah mencapai 28,12%,” sebagaimana data yang dirilis oleh Ditjen Bina Keuda Kemendagri melalui Plt. Dirjen Bina Keuda Mochammad Ardian, Rabu (15/07/2020).
Adapun total keseluruhan anggaran sementara berjumlah Rp15,099,122,053,622,- dan realisasi sebesar Rp10,487,039,857,026,- atau 69,45%. serta sisa pencairan telah mencapai Rp4,612,082,196,596,- atau 30,55%.
Data selanjutnya dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, daerah yang telah menyalurkan dana NPHDnya 100% ke Penyelenggara dan Pengamanan sebagai berikut:
Pertama, sebanyak 140 Daerah yang telah transfer 100% ke KPUD, termasuk 4 Provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat; dan 136 Kabupaten/kota.
Kedua, 137 Daerah yang telah transfer 100% ke BAWASLU, termasuk 5 Provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; dan 132 Kabupaten/kota.
Ketiga, 42 Daerah yang telah transfer 100% ke PAM, termasuk 2 Provinsi ialah Jambi, dan Kalimantan Tengah; dan 40 Kabupaten/kota.
Kemudian, data Ditjen Keuda Kemendagri juga menggarisbawahi daerah yang telah menyalurkan Dana NPHD akan tetapi masih di bawah 100% ialah:
Pertama, sebanyak 130 daerah yang belum transfer 100% ke KPUD, termasuk 5 Provinsi dan 125 Kabupaten/Kota.
Kedua, masih ada 133 daerah yang belum transfer 100% ke BAWASLU, termasuk 4 Provinsi dan 129 Kabupaten/Kota.
Ketiga, sebanyak 228 daerah yang belum transfer 100% ke BAWASLU, termasuk 7 Provinsi dan 221 Kabupaten/Kota.
Mendagri minggu ini kembali langsung turun ke daerah-daerah cek langsung daerah-daerah yang jumlah dana transfer NPHDnya yang masih kecil. Kemendagri memiliki data real time setiap hari isi kas daerah. (*)
