PUBLIKKALTIM.COM – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.
Tak hanya itu, dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut.
Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani membantah pernyataan Luhut tersebut.
Puan yang juga menjabat Ketua DPP PDIP menyatakan partainya memiliki data tersendiri terkait sikap pemilih terhadap wacana penundaan pemilu mendatang.
“Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja,” ujar Pua, Selasa (15/3).
Pernyataan serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto pun mempertanyakan kewenangan Luhut menyampaikan hal itu.
Ia menantang Luhut untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya secara akademis.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” pungkasnya. (*)
