PUBLIKKALTIM.COM – Petugas KPK terbukti lakukan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK jadi sorotan publik.
Dewas KPK memberi sanksi kepada petugas KPK tersebut dengan meminta maaf.
Hal itu dikomentari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
Menurut Sahroni mungkin Dewas melupakan proses hukum.
“Seharusnya dihukum, tapi hanya minta maaf saja. Mungkin, Dewas KPK sekarang sudah melupakan ada proses hukum,” ujar Sahroni, Sabtu (17/2/224).
Ia tak sependapat hukuman Pungli hanya meminta maaf kemudian direkam dan disebar ke media internal KPK.
Menurutnya, lebih baik permintaan maaf itu diliput secara oleh media massa.
“Harusnya minta maaf sekalian diliput secara langsung supaya masyarakat langsung melihat,” pintanya.
Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Kamis (15/2) menjelaskan, semenjak pegawai KPK menjadi ASN, hukuman pelanggar etik hanya berupa sanksi moral.
Sebab, sanksi maksimal pada ASN hanya sanksi moral.
“Bahwa, setelah berubah menjadi ASN, maka hukuman kita tidak bisa lain daripada hukuman yang namanya sanksi moral. Karena, sanksi etik pada ASN itu sanksi moral,” pungkasnya. (*)
