PUBLIKKALTIM.COM – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, adalah bukti Indonesia tak lagi Jawa-sentris.
Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dalam Forum Diskusi daring bertajuk Menakar Peluang dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara, Sabtu (29/1/2022).
“Jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar Indonesia tidak menjadi Jawa-sentris,” ujar Ali Ngabalin.
Ngabalin menjelaskan selama ini Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa mencatatkan angka 57,55 persen untuk besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III-2021.
Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen.
Sehingga menurut Ngabalin, dengan pemindahan IKN, perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa akan bergeser dan merata ke pulau di luar Jawa.
“Ini (Pemindahan IKN) akan memutus mata rantai ‘apa-apa Orang Jawa’,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam forum yang sama, akademisi dari Universitas Cenderawasih, Dr Septinus Saa juga mendukung langkah pemindahan ibu kota negara ini.
Ia juga mencontohkan bagaimana tata kelola pemerintahan di Australia menjadi lebih baik setelah Ibu Kota Negara berpindah dari Sydney ke Melbourne.
“Kita melihat kepadatan penduduk di Pulau Jawa terutama Jakarta. Selain itu, faktor lingkungan juga terbengkalai di mana sekarang banyak terjadi musibah. Hal ini menjadikan Jakarta tidak ideal lagi sebagai Ibu Kota,” kata Septinus. (*)
