PUBLIKKALTIM.COM – Rumah Sakit Korpri Samarinda atau Rumah Sakit Haji Muhammad Sulaiman (RS AMS) II kembali menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Meski telah menempati gedung baru sekitar satu tahun terakhir, rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dinilai belum mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
Sorotan ini mencuat setelah Komisi IV DPRD Kaltim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RS AMS II. Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, dewan menemukan bahwa sebagian besar fasilitas yang tersedia belum difungsikan secara optimal, baik karena persoalan bangunan maupun keterbatasan sumber daya manusia kesehatan.
Mayoritas Ruangan RS AMS II Masih Menganggur
Dalam sidak tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim mendapati fakta bahwa dari sekitar 50 ruangan yang tersedia di RS AMS II, hanya 13 ruangan yang aktif digunakan untuk pelayanan pasien. Sementara itu, sebanyak 37 ruangan lainnya masih belum difungsikan dan dibiarkan kosong.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menilai kondisi ini sangat ironis. Menurutnya, kehadiran gedung baru seharusnya mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan, bukan justru memunculkan persoalan baru.
“Ini cukup ironis. Rumah sakitnya baru, tapi sudah banyak bagian yang rusak. Selain itu, banyak ruangan tidak bisa digunakan karena keterbatasan dokter dan tenaga kesehatan,” ujar Darlis, Jumat (16/1/2026).
Bangunan Baru, Tapi Sudah Ditemukan Kerusakan
Selain persoalan ruang yang belum difungsikan, DPRD Kaltim juga menemukan sejumlah bagian bangunan RS AMS II yang mengalami kerusakan fisik. Temuan ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas pembangunan serta kesiapan perencanaan sebelum rumah sakit dipindahkan ke gedung baru.
Darlis menilai, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan operasional rumah sakit. Menurutnya, pembangunan fisik seharusnya dibarengi dengan kesiapan sarana pendukung dan manajemen pengelolaan yang matang.
“Gedungnya baru, tapi sudah ada bagian yang rusak. Ini perlu evaluasi serius agar tidak menimbulkan kerugian daerah di kemudian hari,” tegasnya.
Kekurangan Dokter dan Tenaga Kesehatan Jadi Kendala Utama
Komisi IV DPRD Kaltim menilai keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kesehatan menjadi faktor utama tidak optimalnya operasional RS AMS II. Banyak ruangan yang secara fisik sudah tersedia, namun tidak dapat digunakan karena minimnya dokter spesialis, perawat, serta tenaga medis pendukung lainnya.
“Bangunannya ada, ruangannya ada, tetapi tenaga kesehatannya tidak cukup. Akibatnya, pelayanan tidak maksimal dan ruangan dibiarkan kosong,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Kondisi ini dinilai sangat bertolak belakang dengan rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sebelumnya mewacanakan peningkatan status RS AMS dari rumah sakit tipe D menjadi tipe C.
DPRD Nilai Wacana Naik Tipe Belum Realistis
Menurut Darlis, wacana peningkatan kelas rumah sakit belum realistis apabila persoalan mendasar seperti SDM dan pemanfaatan fasilitas belum dibenahi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa peningkatan status rumah sakit harus dibarengi dengan kesiapan layanan yang nyata.
“Sulit berbicara soal peningkatan tipe rumah sakit kalau kondisi eksisting saja belum tertata dengan baik,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kaltim pun meminta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk mengubah fokus kebijakan. Dewan menilai pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pembenahan internal dibandingkan merancang pengembangan lanjutan.
DPRD Minta Fokus Pembenahan, Bukan Pengembangan
DPRD Kaltim meminta Dinas Kesehatan segera melakukan perbaikan terhadap bangunan yang mengalami kerusakan agar tidak semakin parah dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Selain itu, pemenuhan tenaga medis menjadi syarat mutlak agar seluruh ruangan dapat difungsikan secara optimal.
“Kalau semua ruangan bisa difungsikan, kapasitas layanan akan meningkat dan masyarakat bisa lebih terlayani,” kata Darlis.
Anggaran Rp200 Miliar Jadi Perhatian Serius
Darlis juga menyinggung besarnya anggaran pembangunan RS AMS II yang merupakan pengembangan dari RS Korpri Samarinda. Berdasarkan informasi yang dihimpun DPRD Kaltim, nilai pembangunan rumah sakit tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.
Dengan nilai anggaran sebesar itu, DPRD menilai sangat tidak masuk akal jika fasilitas yang sudah dibangun justru tidak dimanfaatkan secara maksimal. Namun demikian, DPRD Kaltim menegaskan belum menemukan indikasi adanya penyimpangan anggaran dalam proses pembangunan.
“Sejauh ini kami belum menemukan indikasi penyelewengan anggaran. Tetapi pengawasan tetap kami lakukan agar aset daerah ini benar-benar bermanfaat,” jelasnya.
DPRD Tak Ingin Terjebak Polemik Lahan
Di tengah sorotan tersebut, muncul pula isu terkait persoalan lahan dan pengelolaan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda. Namun DPRD Kaltim memilih tidak larut dalam polemik tersebut.
“Kami tidak ingin terjebak dalam polemik kewenangan. Fokus kami memastikan rumah sakit ini berfungsi optimal sebagai pelayanan publik,” tegas Darlis.
Ia menegaskan, rumah sakit bukan sekadar proyek fisik, melainkan fasilitas publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Harapan DPRD untuk RS AMS II
DPRD Kaltim berharap hasil sidak ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Kesehatan, untuk segera mengambil langkah konkret. Dengan pembenahan menyeluruh, RS AMS II diharapkan mampu berfungsi optimal sebagai rumah sakit rujukan yang layak bagi masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur secara umum.
“Tidak masuk akal bicara pengembangan jika bangunan yang ada saja masih banyak menganggur,” pungkas Darlis.
(tim redaksi)
