PUBLIKKALTIM.COM – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Program Internet Gratis Kaltim menunjukkan capaian signifikan sepanjang 2025. Program yang dirancang untuk memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan ini berhasil menghubungkan ratusan desa dengan layanan internet, bahkan melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah daerah.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur mencatat, hingga akhir 2025 sebanyak 802 desa di tujuh kabupaten telah menikmati akses internet gratis. Capaian ini melampaui target awal program yang hanya menyasar 716 desa, sehingga realisasi program mencapai 112 persen dari rencana yang disusun.
Capaian Program Internet Gratis Kaltim Capai 112 Persen
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut capaian tersebut sebagai indikator positif keberhasilan program digitalisasi pedesaan yang dijalankan Pemprov Kaltim. Ia menilai, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta penyedia layanan menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
“Secara umum, target sudah terlampaui. Ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan program berjalan cukup baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa,” ujar Faisal, Jumat (16/1/2026).
Menurut Faisal, kehadiran internet gratis di desa-desa telah membuka akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus mendukung berbagai aktivitas pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.
Masih Ada 39 Desa Belum Terjangkau Internet
Meski mencatat capaian di atas target, Diskominfo Kaltim mengakui pemerataan akses internet di seluruh wilayah belum sepenuhnya tuntas. Dari total 841 desa yang masuk dalam perencanaan awal program, masih terdapat 39 desa yang belum dapat dijangkau layanan internet hingga akhir 2025.
Desa-desa tersebut umumnya berada di wilayah dengan kondisi geografis sulit serta keterbatasan infrastruktur dasar. Faktor medan dan akses transportasi menjadi kendala utama dalam pembangunan jaringan telekomunikasi.
Anggaran Rp9,2 Miliar, Realisasi Capai 95,56 Persen
Dari sisi pendanaan, Program Internet Gratis Kaltim sepanjang 2025 didukung oleh anggaran sebesar Rp9,2 miliar. Hingga akhir tahun anggaran, Diskominfo Kaltim merealisasikan penggunaan dana sebesar Rp8,8 miliar atau sekitar 95,56 persen dari total pagu.
Faisal menilai tingkat serapan anggaran tersebut tergolong optimal, mengingat berbagai kendala teknis dan nonteknis yang dihadapi di lapangan.
“Kami berupaya maksimal agar anggaran benar-benar berdampak langsung pada perluasan layanan. Realisasi hampir 96 persen menunjukkan bahwa program ini dijalankan secara efektif,” katanya.
Keterbatasan Listrik Jadi Kendala Utama
Di balik capaian tersebut, Diskominfo Kaltim masih menghadapi persoalan mendasar yang belum sepenuhnya teratasi, yakni keterbatasan akses listrik di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Diskominfo, hingga kini terdapat 125 desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati aliran listrik permanen.
Kondisi ini berdampak langsung pada keberlangsungan layanan internet. Di sejumlah desa, perangkat jaringan telah terpasang, namun operasionalnya bergantung pada genset atau sumber energi alternatif lainnya.
“Kami tetap berupaya menghadirkan layanan internet di desa-desa tersebut. Namun operasionalnya sangat tergantung pada ketersediaan listrik. Jika genset tidak menyala atau bahan bakarnya habis, maka jaringan otomatis berhenti,” jelas Faisal.
Internet Desa Butuh Dukungan Infrastruktur Dasar
Faisal menegaskan, Program Internet Gratis Kaltim tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pembangunan infrastruktur dasar lainnya, khususnya listrik. Tanpa pasokan listrik yang stabil, pemanfaatan internet oleh masyarakat desa tidak akan berjalan optimal.
Ia menekankan bahwa penyediaan internet desa sangat penting untuk mendukung sektor pendidikan, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal dan UMKM.
Anggaran 2026 Masih Menunggu Kepastian
Memasuki 2026, Diskominfo Kaltim menghadapi tantangan baru berupa kepastian anggaran kelanjutan program internet gratis. Hingga kini, alokasi dana masih menunggu proses perencanaan dan penyesuaian akibat kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas wilayah pengembangan program.
“Dengan kondisi anggaran seperti ini, kami harus lebih cermat. Tidak semua wilayah bisa langsung kami jangkau. Arahan pimpinan jelas, program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Faisal.
Berau hingga Mahakam Ulu Jadi Prioritas
Sejumlah kabupaten menjadi prioritas pengembangan lanjutan Program Internet Gratis Kaltim, di antaranya Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kabupaten Paser. Wilayah-wilayah tersebut dinilai masih memiliki kesenjangan akses digital yang cukup besar, baik dari sisi jumlah desa yang terhubung maupun kualitas jaringan.
Menurut Faisal, kehadiran internet di desa tidak hanya berkaitan dengan akses informasi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Internet hari ini sudah menjadi kebutuhan dasar. Ketika desa terhubung, maka peluang untuk berkembang juga terbuka lebih luas,” katanya.
Dorong Transformasi Digital Pedesaan
Ke depan, Diskominfo Kaltim berharap adanya dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur listrik dan telekomunikasi.
“Target kami bukan hanya memasang perangkat, tetapi memastikan masyarakat bisa memanfaatkan internet secara berkelanjutan. Itu yang akan terus kami dorong,” pungkas Faisal.
Dengan capaian yang melampaui target sepanjang 2025, Pemprov Kaltim optimistis Program Internet Gratis Kaltim dapat terus dikembangkan secara bertahap, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan tantangan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.
(tim redaksi)
