PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Guna mencari sumber baru yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
DPRD Kaltim mendorong Pemprov terlibat dalam aktivitas pengolongan kapal atau pemanduan kapal mengolongi jambatan.
Hal itu diutarakan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Masud.
Menurut Hasan Masud, banyak aset yang dimiliki Kaltim, hanya saja tidak banyak yang mampu menghasilkan PAD.
Salah satunya jembatan panjang yang membelah Sungai Mahakam.
“Contoh jembatan, ada lima jembatan yang dilalui oleh ponton batu bara, atau kelapa sawit, yang mengangkut hasil komoditas dari Kaltim,” ujar Hasan Masud, Rabu (2/11/2022).
Lebih lanjut, Hasan Masud menilai aktivitas pengolongan itu ada potensi kisaran ratusan miliar per bulan.
Hanya saja potensi itu belum ditangkap oleh Pemprov Kaltim.
“Tapi dari pelaksanaan itu ada aset Kaltim yang digunakan, misalnya pemanduan, penundaan, dan banyak lagi, itu kan ratusan miliar per bulan kita hitung,” paparnya.
“Tapi ternyata aktivitas itu tidak menghasilkan PAD bagi Kaltim,” lanjutnya.
Pasalnya, aktivitas pemanduan pengolongan jembatan itu seluruhnya dikelola oleh instansi vertikal dan BUMN seperti Pelindo dan KSOP.
Dirinya mendorong Perusda milik Pemprov Kaltim juga turut terlibat di aktivitas pengolongan itu.
“Kegiatan itu dikelola oleh lembaga vertikal lainnya Pelindo dan BUMN lainnya. Kenapa BUMD tidak dilibatkan, padahal itu aset daerah, Iiu yang sedang kami perjuangkan. Itu akan kita bahas fokus di komisi yang membidangi,” pungkasnya. (Advertorial)
