Tekan Potensi Kebocoran PAD, DPRD Samarinda Dorong Percepatan Digitalisasi Parkir yang Lebih Inklusif

oleh -
oleh
Wakil Ketua DPRD  Samarinda, Celni Pita Sari/ist

PUBLIKKALTIM.COM – Wakil Ketua DPRD  Samarinda, Celni Pita Sari, menyoroti penerapan sistem parkir berbasis digital di Samarinda.

Ia menilai digitalisasi sektor perparkiran dapat memperkuat transparansi pengelolaan retribusi daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat adaptasi sistem digital, terutama yang berbasis pembayaran QR.

Menurutnya, sistem ini dapat menekan potensi kebocoran pendapatan yang selama ini muncul dalam pengelolaan parkir konvensional.

Pelatihan Juru Parkir Jadi Fokus Utama

Celni meminta Dinas Perhubungan (Dishub) dan perangkat daerah terkait untuk memastikan seluruh juru parkir yang sudah terdata mendapatkan pelatihan.

Ia menilai pelatihan menjadi kunci agar para juru parkir mampu mengikuti perubahan sistem dari manual ke digital.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap juru parkir lama agar tidak tersingkir oleh perubahan teknologi.

Ia mendorong pemerintah untuk tetap melibatkan mereka dalam sistem baru melalui pelatihan yang terstruktur.

“Juru parkir yang sudah didaftarkan Dishub wajib dilatih. Jangan sampai mereka tersingkir karena tidak paham teknologi,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

BERITA LAINNYA :  Samarinda Raih Penghargaan dari Kemendagri, Jadi Kota Realisasi Pendapatan Tertinggi se Indonesia

Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan masyarakat lokal dalam sistem perparkiran.

Menurutnya, pelibatan warga sekitar dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap sistem resmi.

“Kita harus melatih masyarakat lokal sekitar untuk direkrut,” jelasnya.

Tekan Parkir Liar dan Kebocoran PAD

Celni juga menyoroti keberadaan juru parkir liar yang masih beroperasi di sejumlah titik kota.

Ia menilai praktik tersebut dapat menyebabkan kebocoran PAD karena tidak masuk dalam sistem retribusi resmi.

Ia mendorong pemerintah kota memperkuat pengawasan lapangan sekaligus memperluas cakupan juru parkir resmi yang terdaftar.

Ia menilai langkah tersebut dapat menciptakan sistem yang lebih tertib dan terkontrol.

“Dengan adanya pelatihan ini, bisa mengurangi juru parkir liar yang sering menyebabkan kebocoran PAD dari sektor perparkiran,” pungkasnya. (Adv)

1.129 Tayangan