Dalami Kasus Korupsi e-KTP, KPK Panggil Mantan Menteri Dalam Negeri Sebagai Saksi

oleh -
Gamawan Fauzi/tribunnews.com

PUBLIKKALTIM.COM – Dalami kasus korupsi e-KTP, Rabu (29/6/2022), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai  saksi untuk tersangka Paulus Tannos (PLS) selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK atas nama Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri,” ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu (29/2022).

Diketahui, Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP.

Para tersangka tersebut yakni, mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya (ISE), anggota DPR RI 2014-2019 Miryam S. Haryani (MSH), dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi (HSF).

Empat orang itu disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam konstruksi perkara, dijelaskan pula bahwa ketika proyek e-KTP dimulai pada 2011, tersangka Paulus Tannos diduga telah lakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor dan tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

BERITA LAINNYA :  Gegara Kamar Mandi, Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Pukul Petugas Rutan

Husni waktu itu diketahui sebagai ketua tim teknis dan juga panitia lelang.

Hasil pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama 10 bulan itu membuahkan hasil.

Diantaranya adalah SOP pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang menjadi dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri.

Tersangka Paulus Tannos juga diduga lakukan pertemuan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk bahas pemenangan konsorsium PNRI.

Juga menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait dengan proyek e-KTP tersebut. (*)