PUBLIKKALTIM.COM – Negara-negara Arab dan Muslim secara terbuka menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan menyerahkan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA).
Seruan ini disampaikan dalam sebuah deklarasi bersejarah yang diumumkan dalam konferensi internasional di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (29/7).
Deklarasi bersama itu ditandatangani oleh 22 negara anggota Liga Arab, seluruh negara Uni Eropa, dan 17 negara lainnya, termasuk sejumlah negara mayoritas Muslim.
Dalam dokumen yang dirilis ke publik, disebutkan bahwa seluruh aspek tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di wilayah Palestina harus kembali berada di bawah kendali Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai.
Lebih tegas lagi, deklarasi menyerukan agar Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina.
Deklarasi ini menandai perubahan drastis dalam sikap negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, yang selama ini dikenal berhati-hati dalam menyikapi Hamas.
Kini, kepentingan menjaga stabilitas kawasan dan membuka jalan menuju solusi dua negara tampaknya menjadi prioritas utama.
“Untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Arab serta Muslim mengutuk aksi teror 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan menyatakan harapan untuk normalisasi hubungan dengan Israel,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot dalam pidatonya di hadapan forum PBB.
Langkah ini mendapat sambutan dari berbagai pihak, termasuk kelompok warga Israel korban konflik.
Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel menyebut deklarasi ini sebagai “kemajuan penting” dan mendukung pelucutan senjata Hamas.
Sementara itu, posisi Hamas semakin tertekan, baik dari dalam negeri Palestina maupun dari komunitas internasional.
Hingga saat ini, belum ada sikap resmi dan konsisten dari pimpinan Hamas terkait masa depan Gaza.
Mesir dan Qatar, yang selama ini menjadi mediator utama, dikabarkan telah menyusun rencana pemerintahan transisi pascaperang Gaza, tanpa keterlibatan Hamas.
Salah satu draf menyebut pembentukan komite transisi yang terdiri dari berbagai faksi Palestina, yang nantinya akan menyerahkan kendali kepada PA.
Dalam deklarasi juga disebutkan pembentukan misi stabilisasi internasional di Gaza di bawah mandat PBB, untuk memastikan keamanan dan transisi yang damai.
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap Israel dan Amerika Serikat, Prancis menyatakan siap memberikan suara untuk pengakuan negara Palestina pada September mendatang, sementara Inggris menyatakan dukungan serupa dengan syarat gencatan senjata diberlakukan. (*)
