PUBLIKKALTIM.COM – Menyusul kesepakatan gencatan senjata yang telah diratifikasi bersama kelompok Hamas, Israel mulai menarik pasukannya secara bertahap dari Jalur Gaza pada Jumat (10/10).
Penarikan ini menandai langkah awal menuju penghentian pertempuran yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Kendati demikian, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan siap kembali bertempur melawan Israel apabila agresi militer ke Jalur Gaza terus berlanjut.
Dalam wawancara eksklusif dengan kantor berita AFP, anggota Biro Politik Hamas, Hossam Badran, menegaskan bahwa pihaknya menolak usulan untuk meninggalkan Gaza sebagaimana tercantum dalam proposal gencatan senjata yang disebut-sebut diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap keras Hamas terhadap berbagai upaya internasional yang mencoba mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.
Konflik yang kini memasuki tahun kedua itu telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan memicu krisis kemanusiaan di Gaza.
Senjata Bukan Milik Hamas Semata
Dalam wawancara tersebut, Badran menyoroti salah satu poin paling krusial dalam proposal gencatan senjata, yakni perlucutan senjata Hamas.
Ia mengakui bahwa poin tersebut belum bisa diterima pihaknya, karena dianggap bertentangan dengan hak rakyat Palestina untuk mempertahankan diri.
“Penting untuk dicatat bahwa senjata Hamas bukanlah satu-satunya. Hari ini kita berbicara tentang senjata, yang merupakan senjata seluruh rakyat Palestina,” kata Badran.
Ia menegaskan bahwa senjata-senjata tersebut bukan hanya alat militer, tetapi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan bagian dari sejarah serta masa depan perjuangan bangsa Palestina.
“Senjata dalam kasus Palestina adalah hal yang wajar dan bagian dari sejarah, masa kini, dan masa depan,” ujarnya lagi.
Menurut Badran, semua senjata yang dimiliki Hamas dan kelompok perlawanan lain adalah senjata individual yang digunakan untuk membela rakyat Palestina dari agresi militer Israel yang berkepanjangan.
Tolak Usulan “Tinggalkan Gaza”
Salah satu poin dalam proposal gencatan senjata yang diajukan AS adalah pengaturan ulang kekuasaan di Jalur Gaza, termasuk kemungkinan pengunduran diri Hamas dari wilayah tersebut.
Namun Badran menolak keras gagasan itu.
Hamas, yang telah memerintah Jalur Gaza sejak 2007 setelah menang pemilu legislatif Palestina, menilai bahwa usulan tersebut sama dengan upaya pengusiran paksa dan mengabaikan hak rakyat Palestina atas tanah mereka sendiri.
“Tidak ada bangsa yang akan menyerahkan tanahnya dalam kondisi penjajahan dan blokade,” tegasnya.
Dua Tahun Perang yang Tak Disangka
Badran mengakui bahwa pihaknya tidak menyangka perang yang dimulai pada Oktober 2023 akan berlangsung hingga dua tahun.
Namun ia mengklaim bahwa perlawanan tetap mampu bertahan dan bahkan terus melancarkan serangan terhadap pasukan Israel, terutama melalui Brigade Izzuddin Al-Qassam — sayap militer Hamas.
Menurutnya, meski kondisi di Gaza sangat sulit akibat blokade, serangan udara, dan kerusakan infrastruktur, semangat perlawanan tetap tinggi.
Ia menyebut bahwa rakyat Palestina dan pasukan perlawanan akan terus berjuang selama agresi tidak dihentikan.
“Kami berharap kami tidak akan kembali perang, tapi rakyat Palestina dan pasukan perlawanan niscaya akan menghadapi dan mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk menangkal agresi ini, jika pertempuran ini terpaksa dilakukan,” tuturnya.
Masa Depan Gencatan Senjata Masih Abu-Abu
Komentar terbaru dari pimpinan Hamas ini mengindikasikan bahwa jalan menuju gencatan senjata yang permanen masih panjang dan penuh rintangan.
Perlucutan senjata, status politik Gaza, dan masa depan pemerintahan pasca-konflik menjadi isu-isu utama yang sulit disepakati.
Proposal dari Donald Trump, yang disebut-sebut sebagai upaya “realistis” untuk mengakhiri konflik, belum mendapatkan dukungan luas baik dari faksi-faksi Palestina maupun komunitas internasional.
Sementara itu, Israel sendiri belum memberikan respons resmi atas perkembangan terakhir dalam negosiasi tersebut.
Di tengah kebuntuan politik dan diplomatik ini, situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Ribuan warga hidup tanpa akses listrik, air bersih, dan layanan kesehatan yang memadai.
PBB dan berbagai lembaga internasional terus menyerukan gencatan senjata segera dan bantuan kemanusiaan tanpa syarat. (*)
