PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Samarinda buka suara terhadap penertiban para pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kerap dilakukan Pemkot Samarinda.
Anggota DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie meminta agar sebelum melakukan penggusuran atau penertiban, sebaiknya Pemkot terlebih dahulu menyiapkan lokasi yang layak untuk para PKL.
“Sebelum melakukan penggusuran baiknya Pemkot menyiapkan lokasi yang representative bagi para PKL ini, agar terjadi solusi bagi mereka,” tegas Novan.
Ia mengingatkan kasus Oktober 2022 lalu, akibat penggusuran yang terjadi di depan Kantor Gubernur Kaltim, mengakibatkan para pelaku PKL kemudian kehilangan mata pencaharian mereka.
“Saya pikir PKL ini juga manusia yang berusaha mencari nafkah, oleh sebab itu elok kiranya jika Pemkot sebelum melakukan penggusuran terlebih dahulu membuat lokasi bagi para pedagang ini, agar mata pencaharian mereka tidak terputus,” tegasnya.
Novan menilai jika pola penggusuran yang dilakukan tersebut akan menimbulkan efek domino pada tingginya tingkat kemiskinan di Kota Samarinda nantinya.
“Rasio tingkat kemiskinan terjadi karena peluang berusaha menjadi kurang terfasilitasi oleh pemerintah, padahal dalam undang-undang jelas menyebutkan jika pemerintah wajib memerhatikan masyarakatnya dari berbagi lini sector,” jelas Novan.
Menurutnya, para PKL ini sejatinya harus diberikan perhatian khusus dan ruang untuk berjualan demi mengumpulkan rezeki sehari-hari.
“Contoh PKL Tepian Mahakam yang digusur. Coba saja berikan mereka ruang dengan metode dan manajemen penataan PKL yang bagus tanpa harus memindahkan dan tanpa harus mengejar-ngejar mereka, nantinya jika diberi ruang saya yakin para PKL ini akan memiliki daya saing yang baik dalam memberikan kontribusi ekonomi bagi kota ini,” pungkasnya. (advertorial)
