PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Samarinda merespon penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat oleh pemerintah.
Bantau itu sebagai bantalan dari imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Namun menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, bantuan itu tak sepadan dengan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
“Jika bantuan diberikan Rp 600 ribu selama 4 bulan, maka per bulan masyarakat mendapatkan Rp 150 ribu. Ini artinya per hari bantuan hanya Rp 5.000 alias goceng,” ujar Sani saat diwawancara Rabu (14/9/2022).
Ia menilai bantuan yang diberikan pemerintah jelas terlalu kecil.
“Karena pengeluaran untuk transportasi ditambah harga pangan yang ikut naik tentu lebih dari Rp 5.000 per hari,” bebernya
Dia menjelaskan, jika harga BBM naik 30 persen, artinya pengeluaran harian bisa naik setinggi itu rata-rata apalagi di perkotaan.
Selain itu Bansos juga hanya menyasar orang miskin, lantas bagaimana dengan kelas menengah rentan yang belum di-cover oleh bansos.
“Bansos juga hanya menyasar orang miskin, bagaimana dengan kelas menengah rentan yang belum di-cover oleh bansos,” kata Sani.
Sani mengatakan dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu/bulan selama 4 bulan kepada buruh, menurut Sani ini hanya “gula-gula saja” untuk meredam protes.
“Tidak mungkin uang Rp 150 ribu/bulan akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket,” kata dia.
Lebih lanjut, Sani juga mengatakan tak ingin BLT tersebut disalurkan namun tidak tepat sasaran.
“Apakah data penerima di daerah dan di pusat sudah sinkron? Kedua, bagaimana mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos, tapi tidak dapat? Kemana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar?” ucapnya.
Sani menilai pemberian BLT akan menimbulkan persoalan sinkronisasi data penerima di daerah dan di pusat.
“Keberpihakan pemerintah pusat diuji. Apakah mereka betul-betul berpihak pada rakyat atau hanya menjadikan masyarakat menjadi pemikul beban untuk menstabilkan APBN,” tegasnya. (Advertorial)
