DPRD Samarinda Soroti Persoalan Penegakan Hukum dan Pemerataan Pendidikan di Indonesia

PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Samarinda menyoroti soal penegakan hukum dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Dua bidang itu dinilai menjadi dua isu krusial yang harus diperhatikan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi.

Ia mengatakan, pada prinsip dasar dari negara hukum adalah hukum itu untuk semua.

Namun, ucapnya, terkadang kenyataannya hukum itu seolah-olah bergantung pada kekuasaan.

“Terkadang kenyataan yang kita lihat adalah seolah-olah hukum itu bergantung pada kekuasaan,” ujar Subandi.

Selain masalah penegakan hukum, pemerataan pendidikan juga dinilai menjadi hal serius yang harus diperhatikan.

Politisi PKS ini mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan yang terjangkau untuk semua masyarakat Indonesia.

“Kita berharap agar semua masyarakat tanpa melihat latar belakang ekonomi, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas,” harapnya.

Subandi mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dan perubahan nyata dalam kedua bidang tersebut.

Ia percaya bahwa perubahan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

“Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” pungkasnya. (Advertorial)