PUBLIKKALTIM.COM – Presiden Prabowo Subianto menyerukan kerja sama global untuk memberantas kejahatan lintas negara yang kian kompleks, seperti penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, hingga peredaran narkotika.
Pesan tersebut disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025, yang digelar di Korea Selatan, Jumat (31/10/2025).
Dalam pidato perdananya di forum ekonomi paling berpengaruh di kawasan Asia-Pasifik itu, Prabowo menegaskan bahwa tantangan kejahatan lintas batas tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga kestabilan ekonomi regional dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan global.
“Kita tidak dapat mengatasi bahaya-bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika merupakan bahaya nyata bagi masa depan perekonomian kita,” ujar Prabowo di hadapan para pemimpin ekonomi dunia, seperti Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.
Dalam forum bertajuk APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) tersebut, Prabowo menekankan pentingnya membangun koalisi Asia-Pasifik melawan kejahatan ekonomi lintas negara, yang kini makin canggih dan terhubung secara digital.
Menurutnya, perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi semangat APEC akan terancam bila praktik ilegal seperti penipuan daring dan pencucian uang dibiarkan berkembang.
“Tidak ada negara yang kebal dari dampaknya. Teknologi membuat jaringan kriminal bergerak lebih cepat daripada kebijakan pemerintah. Karena itu, kerja sama lintas batas, pertukaran intelijen, dan sistem keuangan yang transparan harus kita perkuat,” tegasnya.
Prabowo menyebut Indonesia siap menjadi pusat koordinasi kawasan Asia Tenggara dalam upaya memperkuat kerja sama lintas lembaga dan sistem pengawasan digital. Ia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara tidak boleh dipisahkan dari upaya menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang.
Presiden Prabowo juga menyampaikan posisi strategis Indonesia di antara dua dunia ekonomi negara maju dengan teknologi tinggi dan negara berkembang dengan potensi besar.
Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam menangani korupsi, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik maupun swasta, yang bisa menjadi pelajaran bagi negara lain.
“Kami memerangi korupsi, penipuan, dan pebisnis rakus yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman-pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai penghubung antara ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi yang kuat tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka PDB, tetapi juga dari integritas dan keadilan dalam sistem ekonomi.
Prabowo pun menyerukan agar APEC menjadi wadah bagi transformasi tata kelola ekonomi yang bersih, terbuka, dan berpihak pada rakyat.
Dalam kesempatan itu, Prabowo memaparkan langkah konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membangun ekonomi inklusif dan berkeadilan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong digitalisasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memperluas akses pembiayaan bagi koperasi agar mampu bersaing di pasar global.
“Di Indonesia, kami menerapkan prinsip ini melalui program nasional yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan,” ungkapnya.
Program tersebut, lanjutnya, telah memperluas akses digital dan layanan keuangan mikro bagi jutaan pelaku usaha lokal, memungkinkan mereka menembus rantai pasok global.
Langkah ini, menurut Prabowo, selaras dengan semangat APEC yang menekankan kerja sama ekonomi berorientasi rakyat (people-centered economy).
Dalam forum itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga integritas sistem ekonomi.
Menurutnya, kemajuan teknologi finansial, termasuk digital banking dan cryptocurrency, menghadirkan peluang sekaligus risiko baru bagi stabilitas ekonomi dunia.
“APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang, sehingga tidak ada satu pun perekonomian yang tertinggal. Kolaborasi pemerintah-swasta kita perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat,” tegasnya.
Prabowo menambahkan bahwa kerja sama ekonomi lintas negara tidak hanya sebatas perdagangan, tetapi juga keamanan finansial dan kemanusiaan.
Ia mengajak negara-negara anggota APEC membangun mekanisme baru yang lebih tangguh untuk memerangi penipuan digital dan pencucian uang lintas batas dengan melibatkan teknologi blockchain, sistem identitas digital, serta regulasi lintas yurisdiksi.
KTT APEC 2025 menjadi momentum penting bagi Prabowo untuk menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia: aktif, kolaboratif, dan berorientasi solusi.
Dalam beberapa forum sebelumnya termasuk G20 dan ASEAN Summit Prabowo juga konsisten mengangkat isu pemberantasan korupsi, kejahatan ekonomi, serta pentingnya pemerataan pembangunan di kawasan Global South.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahannya untuk menjadikan Indonesia kekuatan penyeimbang (balancing power) di tengah rivalitas ekonomi global antara negara besar seperti Amerika Serikat dan China.
Melalui pidatonya di APEC, Prabowo tidak hanya menyoroti aspek ekonomi, tetapi juga menegaskan nilai moral dalam diplomasi global.
Menurutnya, keamanan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keamanan manusia (human security) termasuk perlindungan pekerja migran, pemberantasan perdagangan manusia, dan pemberdayaan masyarakat miskin.
Kehadiran Indonesia di KTT APEC 2025 pun menandai peran baru negara ini sebagai penggerak moral dan ekonomi kawasan Asia-Pasifik, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan pertumbuhan yang bersih, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia.
(Redaksi)
