Jokowi Dikabarkan Pilih Bambang Susantono Jadi Kepala Otorita IKN, Akan Dilantik Besok

oleh -
oleh
Ketua IKN Nusantara, Bambang Susantono/pikiran-rakyat.com

PUBLIKKALTIM.COM – Sosok calon pemimpin Otorita Ibu Kota Negara (IKN) perlahan mulai menemui titik terang.

Dikabarkan pada Kamis besok, (10/3), Presiden Joko Widodo akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN.

Menurut sumber di lingkungan pemerintah, Presiden Jokowi sudah setuju Bambang Susantono yang memimpin ibu kota negara Nusantara nanti.

“Iya, besok (pelantikan),” kata sumber tersebut, Rabu (9/3) dikutip dari CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut mengenai kabar pelantikan tersebut, CNNIndonesia.com telah menghubungi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, namun belum ada yang merespons.

Untuk diketahui,  Bambang Susantono merupakan mantan Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014.

Ia Pernah juga menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.

Nama Bambang Susantono turut menjadi perbincangan sebagai calon kepala otorita di ibu kota baru.

Terlebih, dia juga orang nonpartai yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan Presiden Jokowi.

BERITA LAINNYA :  Trik Firli Bahuri, Ajukan Pengunduran Diri Jelang Vonis Pelanggaran Etik Digelar

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan kepala otorita IKN nanti bukan kader partai politik.

Dia juga membeberkan bahwa latar belakang kepala otorita adalah arsitek.

“Mungkin minggu ini (ditentukan), minggu depan sudah kita lantik. Nonpartai,” kata Jokowi, Selasa (22/2).

Mendagri Tito Karnavian juga pernah menyampaikan ibu kota negara Nusantara nanti akan selevel dengan provinsi yang memiliki kekhususan.

Kepala otorita yang memimpin bakal setingkat menteri.

Kepala otorita diberi banyak kewenangan untuk memimpin dan mensukseskan pembangunan ibu kota baru.

“Sehingga dia memiliki keleluasaan dan fleksibilitas untuk mengatur kawasan ini supaya tidak terikat kementerian/lembaga,” kata Tito mengutip Antara. (*)

1.006 Tayangan