KPK Terima Kunjungan BNPB, Wanti-wanti Soal Pengadaan Barang dan Jasa

oleh -
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri

PUBLIKKALTIM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terima kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rabu (5/1/2022).

KPK menerima audiensi Kepala BNPB Suharyanto beserta jajarannya dalam rangka kerja sama dalam hal pencegahan korupsi serta peningkatan integritas.

banner Pemkot

KPK mewanti-wanti BNPB untuk waspada terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya pada bencana.

Dalam kunjungan ini BNPB diterima langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli membeberkan ada empat hal yang harus diselesaikan yakni bencana alam dan nonalam, bahaya narkoba, terorisme dan radikalisme, serta bahaya tindak pidana korupsi.

“KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu, namun membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menambahkan mengingatkan BNPB agar berhati-hati dalam pengadaan barang dan jasa dimasa bencana.

“BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar,” ujar Alex melalui keterangan resmi.

BERITA LAINNYA :  Gegara Kamar Mandi, Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Pukul Petugas Rutan

Alexander Marwata menambahkan sektor pengadaan barang dan jasa itu merupakan yang paling krusial dalam celah melakukan korupsi.

Dia berharap BNPB memastikan proses pengadaan barang-jasa itu sesuai mekanisme.

Sementara itu Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan akan memberikan perhatian lebih pada proses pengadaan barang dan jasa.

Ia juga mengatakan pihaknya akan meminta bantuan KPK untuk memberikan pemahaman terkait hal tersebut.

“Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pindana korupsi,” tutur Suharyanto.

(*)