PUBLIKKALTIM.COM – Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda menjadi lokasi pelaksanaan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pemakaman Umum yang digelar Sekretariat DPRD Samarinda, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan unsur legislatif, akademisi, praktisi hukum, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Forum yang berlangsung dinamis tersebut menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan saran guna memastikan regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta memiliki landasan hukum yang kuat.
Melalui mekanisme uji publik, DPRD Samarinda berharap setiap ketentuan dalam rancangan aturan dapat dikaji secara komprehensif sehingga implementasinya di lapangan berjalan efektif.
Plt. Sekretaris Dewan DPRD Samarinda, Eddy Syahrani, menegaskan bahwa Sekretariat DPRD berkomitmen memberikan dukungan administratif dan teknis dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah.
Menurutnya, keterlibatan publik merupakan bagian penting dalam proses legislasi yang demokratis dan akuntabel.
“Fungsi utama kami adalah memberikan pelayanan administratif dan teknis. Kami memfasilitasi forum ini agar setiap kebijakan yang dihasilkan implementatif, partisipatif, dan diterima luas. Setiap aspirasi dan kritik membangun dari bapak dan ibu sekalian akan menjadi bahan kajian penting bagi dewan untuk menyempurnakan rancangan ini sebelum disahkan,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, penyusunan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik memerlukan masukan dari berbagai pihak agar aturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menyampaikan bahwa uji publik merupakan instrumen penting dalam proses penyusunan kebijakan.
Melalui forum tersebut, berbagai gagasan dan hasil kajian dapat diuji secara terbuka untuk memperoleh masukan yang objektif dan akademis.
“Melalui mekanisme ini, sebuah karya atau pemikiran dapat diuji secara terbuka agar menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif, berkualitas, serta memiliki manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ini bukan sekadar evaluasi akademik, melainkan ruang dialog yang demokratis, partisipatif, dan konstruktif,” kata Kamaruddin.
Menurutnya, pengelolaan pemakaman umum merupakan salah satu aspek pelayanan publik yang perlu diatur secara jelas agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, setiap masukan yang muncul dalam forum uji publik akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyempurnaan naskah Raperda.
Melalui kolaborasi antara legislatif, akademisi, dan masyarakat, DPRD Samarinda berharap Raperda tentang Pengelolaan Pemakaman Umum dapat melahirkan kebijakan yang responsif, aplikatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setelah resmi disahkan menjadi peraturan daerah. (Adv)
