PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Samarinda mengingatkan Pemkot Samarinda agar lebih selektif dalam proses lelang proyek di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie saat merespon persoalan hak pekerja proyek Teras Samarinda yang hingga kini belum ada kejelasan.
Dalam kesempatan itu, Novan menyoroti buruknya komunikasi kontraktor dalam menyelesaikan masalah ini, yang menyebabkan permasalahan terus berlarut-larut tanpa kepastian.
Padahal, DPRD telah berulang kali memanggil pihak kontraktor untuk memberikan penjelasan, namun tidak pernah mendapatkan respons.
“Kami sudah berkali-kali memanggil mereka, tapi tidak pernah direspons. Malah saya dengar mereka justru memberi tanggapan lewat media. Saya juga tidak tahu media mana yang bisa menghubungi mereka,” ujar Novan.
Ia menekankan agar kepastian pencairan dan distribusi dana kepada pekerja perlu disinkronkan lebih lanjut antara Pemkot, kontraktor, dan pihak pekerja yang terdampak.
“Kami meminta Dinas PUPR untuk menindaklanjuti hal ini karena perusahaan (kontraktor) juga masih memiliki hak atas pembayaran dari pemerintah. Sebenarnya ini bisa selesai dengan mudah kalau ada itikad baik. Tapi karena tidak ada respons, akhirnya semua jadi tidak jelas,” ucapnya.
Terkait persoalan itu, Novan mengatakan, DPRD Samarinda hanya berperan sebagai fasilitator dalam mediasi antara pihak terkait.
Namun, tanggung jawab utama tetap berada di tangan perusahaan sebagai pihak yang berutang kepada para pekerja.
“Nantinya, ini akan dijembatani sesuai aturan hukum agar pihak ketiga bisa menyelesaikan kewajibannya kepada pekerja,” pungkasnya.
Terakhir, Novan mengingatkan, bahwa persoalan utama bukan hanya terkait tunggakan pembayaran dari Pemkot, tetapi juga hak 84 pekerja yang belum dipenuhi oleh pihak ketiga atau kontraktor proyek. (advertorial)
