Pemkot Alokasikan APBD 2 Persen untuk Bansos, Joni Sinatra: Tetap Kami Kritisi Kebijakan Ini, Bisa Saja Malah Tak Tepat Sasaran

oleh -
oleh
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting/IG @joni_sinatraginting

PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA  – Pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemkot Samarinda mengalokasikan APBD sebesar 2 persen untuk jaring pengaman sosial.

Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo sebagai upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin.

Meski mayoritas anggota DPRD Samarinda setuju dengan kebijakan tersebut, namun ada juga yang tidak begitu setuju.

Suara yang tidak setuju tersebut datang dari dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting.

Sedari awal kata politisi Partai Demokrat itu, menaikan harga BBM Pertamax dan mencabut subsidi pertalite dan solar bukan menjadi solusi pemerintah atas bengkaknya pembiayaan subsidi pada postur APBN.

Pada akhirnya daerah juga turun tangan dengan menggelontorkan anggaran, terlebih Pemkot Samarinda menyiapkan Rp 16,5 miliar untuk masyarakat ekonomi rendah.

Disisihkannya anggaran tersebut yaitu untuk bantuan sosial, subsidi transportasi, pembukaan lapangan kerja.

BERITA LAINNYA :  Harap Peningkatan Kualitas Ekonomi Kreatif, Disporapar Samarinda Dukung Pelaksanaan AKI 2023

“Saya sebenarnya tidak setuju, jadi BLT pemkot itu bukan solusi,” ucap Joni seusai kegiatan rapat tertutup di kantor DPRD Samarinda hari Senin (19/9/2022).

kendati begitu, Joni menyebut bakal ikut mengawasi kebijakan tersebut lantaran sudah berjalan.

Demikian juga evaluasi terhadap hal – hal teknis yang kemungkinan tidak sesuai.

“Tetap kami kritisi kebijakan ini, bisa saja yang ada malah tidak tepat sasaran kan,” pungkasnya. (Advertorial)