PUBLIKKALTIM.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa polemik soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang ramai dibicarakan publik akhir-akhir ini seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada satu pun pihak yang pernah meminta dana dari APBN untuk membayar utang proyek tersebut, dan persoalan yang muncul sebenarnya hanya terkait restrukturisasi pembiayaan dengan pihak Tiongkok.
“Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Itu tinggal restrukturisasi saja. Siapa yang minta APBN? Tidak ada yang pernah minta APBN membayar utang Whoosh,” tegas Luhut saat berbicara dalam forum 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo, Luhut merupakan salah satu tokoh yang paling terlibat dalam kelahiran proyek transportasi cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Ia mengakui bahwa saat dirinya mulai menangani proyek Whoosh, kondisinya sudah bermasalah baik dari sisi pembiayaan maupun manajemen.
“Saya yang dari awal mengerjakan itu. Waktu saya terima, proyek itu sudah busuk. Tapi kita coba perbaiki. Kita audit lewat BPKP, lalu duduk bersama dengan pihak China. Akhirnya mereka mau restrukturisasi utangnya,” ungkapnya.
Menurut Luhut, proses restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB) sebenarnya sudah hampir selesai. Namun, transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto sempat membuat proses administrasi terhenti.
“Sebenarnya tinggal tunggu Keputusan Presiden (Keppres) saja untuk menunjuk tim perunding. Begitu Keppres keluar, semua bisa jalan,” ujarnya.
Luhut mengungkapkan bahwa restrukturisasi utang Whoosh merupakan hasil negosiasi panjang antara pemerintah Indonesia dan CDB. Menurutnya, saat ini tinggal menunggu pembentukan tim perunding nasional yang akan secara resmi bernegosiasi dengan pihak Tiongkok.
Ia menyebut telah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk segera menunjuk sejumlah nama yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo dan kemudian disahkan lewat Keppres.
“China sudah bersedia kok, tidak ada masalah. Mereka bilang, kita akan terus sampai Surabaya kalau restrukturisasi diselesaikan segera. Saya sudah sampaikan ke Pak Rosan, segera bikin timnya. Orangnya sudah ada, tinggal Keppres-nya,” jelas Luhut.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kelanjutan proyek Whoosh tidak tergantung pada dana APBN, melainkan pada proses diplomatik dan administratif yang tengah berjalan.
Di tengah diskusi tentang utang Whoosh, muncul spekulasi liar bahwa restrukturisasi dengan Tiongkok dikaitkan dengan isu geopolitik di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara. Isu tersebut menyebut Indonesia memberikan kompensasi tertentu kepada Tiongkok dalam bentuk kerja sama ekonomi di wilayah perairan yang tumpang tindih.
Menanggapi hal itu, Luhut menepis keras tudingan tersebut.
“Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Kadang-kadang kalau gak ngerti datanya, jangan asal bicara. Cari data dulu baru komentar. Jangan cari popularitas murahan,” ujar Luhut dengan nada tajam.
Menurut Luhut, hubungan Indonesia-Tiongkok dalam proyek Whoosh murni bersifat ekonomi dan bisnis, tidak berkaitan dengan isu kedaulatan wilayah. Ia mengimbau publik agar lebih berhati-hati dalam menelan isu yang beredar di media sosial.
Sebagai catatan, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping memang pernah menandatangani pernyataan bersama pada November 2024. Dalam butir kesembilan dokumen tersebut, kedua negara sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama guna meningkatkan kerja sama di wilayah yang tumpang tindih, termasuk perairan Laut Natuna Utara.
Namun, kesepahaman itu tidak berkaitan dengan proyek Whoosh, melainkan bentuk diplomasi ekonomi yang bertujuan memperkuat kerja sama investasi dan teknologi antarnegara dengan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.
Isu penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh mencuat setelah Danantara, lembaga pengelola holding BUMN strategis, menyampaikan dua opsi solusi kepada pemerintah:
- Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator utama KCJB; atau
- Penyerahan aset infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah untuk kemudian diintegrasikan dalam portofolio negara.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Danantara seharusnya mampu membayar kewajiban utang tanpa perlu menggunakan APBN, karena holding tersebut memiliki cadangan dividen besar dari berbagai BUMN.
“Bunga utang Whoosh sekitar Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan operasionalnya Rp1,5 triliun. Kurangnya cuma Rp500 miliar. Danantara dapat dividen Rp90-100 triliun setahun, jadi cukup,” ujar Purbaya usai rapat Dewan Pengawas di Jakarta Selatan.
Ia menekankan pentingnya disiplin keuangan korporasi agar proyek-proyek strategis tidak menjadi beban fiskal bagi negara.
Luhut menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa isu utang Whoosh tidak seharusnya menjadi bahan politisasi. Ia menilai persoalan ini bisa diselesaikan secara teknis dan diplomatik, selama semua pihak bekerja sama dan berbicara berdasarkan data.
(Redaksi)
