Polemik Proyek Teras Samarinda, DPRD Samarinda Duga Ada Indikasi Permainan Antara Kontraktor dan Instansi Terkait

oleh -
oleh
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar

PUBLIKKALTIM.COM – Proyek Teras Samarinda menjadi sorotan publik belakangan ini buntut puluhan pekerja yang terlibat dalam pembangunan tahap pertama proyek tersebut masih belum menerima gaji.

Hal ini lantaran pihak kontraktor menghilangkan jejak dan tak memiliki niat baik untuk menuntaskan kewajiban terhadap hak para pekerja.

Terkait hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menduga adanya indikasi persekongkolan antara kontraktor dan instansi terkait yang menghambat pembayaran hak pekerja.

“Jangan-jangan kontraktornya orang dalam juga. Selalu dipanggil, tapi tidak mau hadir. Saya curiga ada permainan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kontraktor.” ujar Anhar belum lama ini.

Merespons polemik yang berkepanjangan ini, Komisi III DPRD Samarinda juga berencana akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR pada 10 Maret mendatang.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa pertemuan tersebut akan membahas berbagai aspek proyek Teras Samarinda.

Mulai dari perencanaan, realisasi pembangunan, hingga anggaran yang dikelola oleh Dinas PUPR.

“Dijadwalkan tanggal 10 Maret mendatang. Kalau tidak berhalangan, insya Allah, akan kita bahas semua, baik itu kegiatan perencanaan maupun yang sudah dilaksanakan. Karena di tahun 2025 ini juga berkaitan dengan anggaran di PUPR. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita bedah untuk pembangunan Samarinda yang berkelanjutan,” jelasnya.

BERITA LAINNYA :  Dengar Keluhan Pedagang Kantin, Wali Kota Andi Harun Tegaskan Akan Evaluasi Program MBG

Deni mengungkapkan, sebelumnya permasalahan upah pekerja proyek Teras Samarinda lebih banyak dibahas oleh Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Komisi III baru terlibat dalam pembahasan saat audiensi sebelumnya, dimana mereka mendapati bahwa kepala Dinas PUPR Samarinda tak pernah menghadiri audiensi meski telah dipanggil berkali-kali.

“Saat itu kami baru mengetahui bahwa Kadis PUPR dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya beliau hadir dan bisa menjelaskan kendala yang dihadapi supaya ada solusi. Kita pasti ingin ada jawaban yang jelas,” pungkasnya. (adv)

BERITA LAINNYA :