PUBLIKKALTIM.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan intervensi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi, termasuk menyiapkan operasi pasar secara masif untuk menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan.
Instruksi tersebut disampaikan Saefuddin Zuhri saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota di Kantor Balai Kota Samarinda, Senin (22/6/2026).
Rakor nasional itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Drs Tomsi Tohir.
Saefuddin menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan semua pihak.
Ia meminta OPD menjalankan peran masing-masing sesuai kewenangan agar upaya menjaga daya beli masyarakat berjalan efektif.
“Inflasi adalah tanggung jawab bersama. Seluruh OPD harus bergerak sesuai tugas dan kewenangannya serta memperkuat sinergi untuk segera menurunkan angka inflasi,” ujar Saefuddin.
Cabai dan bawang menjadi perhatian utama
Berdasarkan data terbaru, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, ikan tongkol, dan ikan layang.
Pemkot Samarinda kemudian meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperkuat dukungan kepada petani lokal agar produksi pangan, khususnya cabai, dapat meningkat.
Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam cabai.
Langkah tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mengurangi tekanan permintaan di pasar.
Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih yang masih bergantung pada pasokan luar daerah, Pemkot Samarinda akan memperketat pengawasan distribusi.
Pemerintah memastikan jalur transportasi dan rantai pasok berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga.
“Karena pasokan berasal dari luar daerah, pengendalian distribusi dan transportasi menjadi fokus utama agar harga tetap stabil,” kata Saefuddin.
Stok pangan aman, program pasar murah terus berjalan
Dalam rakor tersebut, Pemkot Samarinda juga memastikan ketersediaan cadangan pangan daerah.
Berdasarkan laporan Perum Bulog Samarinda, stok beras medium mencapai 5.000 ton dan minyak goreng tersedia sebanyak 50.000 liter.
Pemerintah menilai ketersediaan tersebut cukup untuk menjaga pasokan kebutuhan masyarakat.
Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus memperkuat program Gelar Pangan Nusantara (GPN).
Sepanjang Juni 2026, program tersebut telah berlangsung sebanyak empat kali dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
Memasuki Juli 2026, pemerintah juga menyiapkan bantuan kerawanan pangan bagi 420 kepala keluarga. Saefuddin meminta proses pendataan dilakukan secara akurat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Pastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Lakukan verifikasi langsung di lapangan agar tidak terjadi kesalahan penyaluran,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Samarinda Marnabas Patiroy mengingatkan seluruh OPD agar serius menangani kondisi inflasi yang mencapai 3,42 persen.
“Posisi inflasi kita sudah berada pada lampu kuning. Karena itu, OPD terkait harus segera menyusun langkah konkret dan menjadwalkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga komoditas,” pungkasnya.
Melalui operasi pasar, penguatan distribusi, peningkatan produksi petani lokal, dan kerja sama lintas sektor, Pemkot Samarinda optimistis mampu menjaga kestabilan harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat. (*)
