PUBLIKKALTIM.COM – Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali menguat. Sekitar 1.500 mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) bersama mahasiswa dari sejumlah kampus lain berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Aksi yang mulai berlangsung pukul 10.00 WIB itu menjadi wadah mahasiswa untuk menyuarakan lima tuntutan utama yang mereka anggap mendesak. Dalam berbagai forum konsolidasi, sebagian peserta juga mengaitkan gerakan tersebut dengan semangat Reformasi Jilid II.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan seluruh BEM fakultas di UI telah menyatukan sikap terkait isu-isu yang akan mereka bawa dalam aksi.
“Jadi ada lima pokok tuntutan kami besok. Seluruh BEM fakultas di UI telah merumuskan tuntutan tersebut melalui proses konsolidasi,” kata Dimas, Kamis (11/6/2026).
Selain mahasiswa UI, peserta aksi juga berasal dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Panitia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi secara damai.
Mahasiswa Soroti Pengelolaan APBN
Mahasiswa menjadikan penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai tuntutan pertama.
Mereka meminta pemerintah memprioritaskan program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Menurut mahasiswa, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan uang negara.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar berpihak kepada rakyat.
Harga BBM dan Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian
Pada tuntutan kedua, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Mereka menilai kenaikan harga sejumlah komoditas membuat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Kondisi itu juga memengaruhi daya beli masyarakat di berbagai daerah.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga.
Mahasiswa Tolak MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Tuntutan ketiga berisi penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi kedua program tersebut secara menyeluruh. Mereka menyoroti penggunaan anggaran, efektivitas program, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Menurut mereka, pemerintah perlu memastikan setiap program prioritas memiliki dampak yang jelas dan terukur.
Mahasiswa Kritik Militerisme di Ranah Sipil
Dalam tuntutan keempat, mahasiswa menyoroti isu militerisme di ranah sipil.
Mereka meminta pemerintah menjaga profesionalisme lembaga negara sesuai fungsi dan kewenangannya. Mahasiswa juga mengingatkan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil sebagai salah satu fondasi demokrasi.
Menurut mereka, pemerintah harus menjaga keseimbangan peran setiap institusi agar sistem demokrasi berjalan sehat.
Reformasi Jilid II: Mahasiswa Desak Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
Pada tuntutan terakhir, mahasiswa meminta pemerintah mengakui berbagai kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan publik dan berhenti menghindari kritik masyarakat.
Mereka menilai pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang lebih luas agar setiap kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan rakyat.
“Pemerintah harus mendengar suara masyarakat dan memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul saat ini,” ujar Dimas.
Bundaran HI Berpotensi Padat Selama Aksi
Panitia memperkirakan ribuan peserta akan memadati kawasan Bundaran HI sejak pagi hari. Karena itu, masyarakat yang memiliki aktivitas di pusat Jakarta perlu mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas.
Pengendara yang menuju Jakarta Selatan dapat memanfaatkan Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, dan Jalan Proklamasi sebagai jalur alternatif. Sementara itu, pengguna jalan yang menuju Tanah Abang dan Jakarta Barat dapat melintas melalui Jalan Kebon Sirih, Jalan Fachrudin, atau Jalan KH Mas Mansyur.
Mahasiswa berharap aksi tersebut menjadi sarana penyampaian aspirasi yang damai sekaligus mendorong pemerintah memberikan respons terhadap lima tuntutan yang mereka bawa.
(Redaksi)
