PUBLIKKALTIM.COM – DPRD Samarinda menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) yang dinilai belum merata di sejumlah sekolah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan data, infrastruktur, dan kapasitas pengelola sebelum program diperluas agar tidak menimbulkan ketimpangan di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa implementasi MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan teknis di sekolah-sekolah penerima manfaat.
Sri Puji Astuti menilai masih terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan program MBG antar sekolah.
Ia menyebut sebagian sekolah belum memiliki kesiapan memadai, meskipun jumlah penerima manfaat cukup besar.
Ia menegaskan pentingnya perencanaan yang lebih matang sebelum program dijalankan secara luas.
“Jangan sampai program diterapkan pada sekolah dengan ribuan penerima manfaat, namun pengelolanya belum memiliki kesiapan yang memadai,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Kesiapan Sarana dan Sumber Daya Manusia Jadi Sorotan
Selain soal pemerataan, Sri Puji juga menyoroti kesiapan sarana pendukung dan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.
Ia menilai masih ada kendala pada aspek infrastruktur, pengelolaan, serta mekanisme pelaksanaan program yang belum seragam.
Menurutnya, tanpa kesiapan yang matang, program MBG berisiko tidak berjalan efektif dan tidak mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan gizi peserta didik secara optimal.
“Sarana harus siap, bangunan pendukung, sumber daya manusia, hingga mekanisme pengelolaan harus benar-benar diperhatikan,” ungkapnya.
Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
Sri Puji menegaskan bahwa penetapan kebijakan dan pembiayaan program MBG tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Namun, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan di lapangan, terutama dalam memastikan kesiapan sekolah dan perangkat pendukung.
Ia juga merespons keluhan sejumlah sekolah yang mempertanyakan belum masuknya mereka dalam program MBG.
Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan dan kesiapan teknis yang masih bertahap.
“Perlu dipahami bahwa pembiayaan dan penetapan program berasal dari pemerintah pusat, sedangkan daerah lebih berperan dalam mendukung pelaksanaannya,” pungkasnya. (Adv)
