PUBLIKKALTIM.COM – Tingkat stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia melampaui batas yang ditetapkan WHO.
Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah, tak terkecuali di Samarinda.
Kasus stunting di Kota Tepian ini masih menjadi persoalan serius.
Pasalnya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Samarinda, bahwa ada 84,6 persen masyarakat yang belum membawa balitanya untuk mengukur tinggi dan berat badan di posyandu.
Hal itu tentu sangat menyulitkan dinas terkait untuk mengetahui angka stunting di Samarinda.
Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
“Angka stunting masih belum menemui angka yang riil karena masih banyak balita yang tidak melakukan pengukuran berat dan tinggi badan di posyandu sekitar,” katanya, Kamis (6/10/2022).
Ia berharap perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh di RT hingga Ke Kecamatan dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan ke posyandu.
Tujuannya jelas untuk mengetahui tumbuh kembang anak dari balita hingga remaja.
“Menurunkan angka stunting di Samarinda perlu kerjasama dari RT, lurah dan camat. Mereka harus mendorong dan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan di posyandu,” katanya.
Apalagi, kata Sri, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kasus stunting ditekan menjadi 14 persen di 2024 mendatang, sehingga ini menjadi tantangan bagi Pemkot Samarinda untuk bertahan di angka tersebut.
“Harapan kita angka stunting itu rendah sesuai dengan arahan Presiden, kita bisa di angka 14 persen walau pun WHO bilang angka stunting di bawah 20 persen tapi kita inginnya di bawah 14 persen atau 12 persen,” pungkasnya.
Bukan hanya Pemkot Samarinda, tapi upaya penurunan angka stunting dapat dilakukan secara bersamaan kepada seluruh stakeholder yang ada.
“Harus ditangani oleh seluruh stakeholder di kota Samarinda. Baik pemerintah, swasta, Dunia usaha dan masyarakat semuanya ikut berkontribusi,” Pungkasnya. (Advertorial)
