PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – Tidak hadirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) pada agenda penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 pada, Selasa (10/11/2020) memantik pertanyaan publik.
Hal ini pun disayangkan pihak DPRD Kaltim, salah satunya datang dari anggota komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.
Menyikapi hal ini, ia berencana akan mempertanyakan alasan ketidakhadiran Pemprov Kaltim.
“Karena agendanya kan kesepakatan KUA-PPAS jadi kesepakatan terhadap produk bersama.
Jadi pemerintah harusnya hadir di agenda ini,” ungkap Owi sapaanya, Rabu (11/11/2020).
Langkah tersebut dilakukan lantaran tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada DPRD Kaltim.
“Makanya saya sampaikan sebelum kita mengatur kembali jadwal, Pemprov Kaltim harus dipastikan bisa hadir,” ucapnya.
Menanggapi kabar adanya ketidaksepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan TAPD Kaltim soal 2 proyek Multi Years Contract (MYC), ia menyebut penyebab utamanya adalah permintaan tersebut mendadak diajukan oleh Gubernur Kaltim.
“Ya memang di rapat banggar, yang lumayan didiskusikan adalah permintaan Pemprov untuk memasukkan MYC dalam anggaran.
Sementara kami merasa bahwa penyuratan Gubernur kepada Ketua DPRD terkait dengan persutujuan myc itu baru-baru saja (mendadak),” terangnya.
Perlu kajian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam hal ini komisi III yang membidangi masalah infrastruktur.
“Sementara kami baru kamis dan jumat besok untuk meninjau lapangan, sehingga itulah yang menjadi alasan kami belum mau memasukkan MYC dalam anggaran, sementara pemerintah tetap menginginkan,” ujarnya.
“Kalau tiba2 dimasukkan anggaran kita belum mengkaji dan dianalisa menurut kami ya itu belum bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (Advertorial)
