PUBLIKKALTIM.COM – Wali Kota Samarinda Andi Harun menurunkan puluhan personel serta alat berat ke tiga lokasi prioritas sebagai bagian dari penanganan jangka pendek, Minggu (29/6/2025).
Tiga lokasi tersebut, yakni Jalan Padat Karya Bengkuring (belakang SMK Medika), Pal Besi Loa Bakung dan Jalan Gunung Merbabu (depan RS Dirgahayu)
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat teknis yang dipimpin langsung oleh Andi Harun pada Rabu (25/6) lalu.
Dalam rapat tersebut, telah dipetakan 11 titik rawan banjir dengan intensitas genangan tinggi dalam dua bulan terakhir.
Hal itu disampaikan Hambali, anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda.
“Sebelas titik ini jadi perhatian langsung dari Pak Wali Kota. Hari ini beberapa titik mulai dilakukan pengerjaan drainase dan pembersihan sedimen,” ujar Hambali saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan.
Disampaikannya, pengerjaan lapangan melibatkan koordinasi aktif antara TWAP dan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Samarinda.
Sebanyak 30 personel dari Bidang SDA diterjunkan, ditambah 10 tenaga kerja manual serta dua unit alat berat jenis excavator.
Menurut Hambali, alat berat difokuskan pada kawasan Pal Besi Loa Bakung dan Padat Karya Bengkuring untuk mempercepat pengerukan saluran yang tertutup sedimen.
Wali Kota Andi Harun sebelumnya menegaskan bahwa upaya penanganan banjir tidak boleh bergantung pada ketersediaan anggaran semata.
“Penanganan banjir harus dilakukan secepat mungkin. Jangan tunggu anggaran turun. Kita harus gerak dengan pendekatan swakelola dan kekuatan yang kita punya,” ujar Andi Harun.
Lebih lanjut, Andi Harun menyampaikan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi teknis multi-aspek, termasuk normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan pengendalian dampak dari pematangan lahan yang tidak terkendali.
Pemkot menargetkan bahwa melalui aksi cepat ini, genangan air di permukiman padat penduduk bisa berkurang signifikan dan mencegah kerugian sosial maupun material lebih lanjut.
Langkah ini juga disebut sebagai tahap awal dari program penanganan banjir berkelanjutan yang akan terus dikembangkan hingga tahun 2026 mendatang. (*)
