PUBLIKKALTIM.COM – Selasa (7/10/2025), Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud turut mendatangi Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
Ia hadir bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Pertemuan itu menjadi wadah bagi para gubernur menyampaikan keberatan atas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Rudy menjelaskan, Kaltim termasuk salah satu daerah yang mengalami penurunan DBH paling tajam.
Tahun sebelumnya, penerimaan daerah mencapai sekitar Rp6–7 triliun, namun kini hanya sekitar Rp1,6 triliun.
“Penurunan ini tidak kecil dan tentu berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan daerah,” ungkapnya tegas.
Meski demikian, ia mengaku tetap membuka ruang optimisme setelah berdialog dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, pemerintah pusat sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data dan formulasi pembagian DBH.
“Kita berharap hasil analisis ini bisa diakomodasi dalam APBN Perubahan mendatang,” ujar Rudy.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa Kaltim sebagai penghasil utama sumber daya alam nasional sepatutnya memperoleh porsi pembagian yang lebih proporsional.
“Kontribusi Kaltim terhadap ekonomi nasional sangat besar, khususnya dari sektor energi dan tambang. Sudah selayaknya daerah penghasil juga mendapatkan manfaat seimbang,” katanya.
Rudy menegaskan, arah pembangunan Kaltim selaras dengan Asta Cita Presiden yang menitikberatkan pemerataan ekonomi. Karena itu, ia meminta agar kebijakan fiskal nasional tidak justru melemahkan daya dorong pembangunan di daerah penghasil.
“Pembangunan nasional tidak akan kuat tanpa fondasi daerah yang kokoh. Sinergi pusat dan daerah harus nyata, bukan hanya slogan,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang sama, sejumlah gubernur lain juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Mereka menilai, pemangkasan DBH dapat menghambat realisasi proyek strategis dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut audiensi tersebut dengan sikap terbuka.
Ia mengakui adanya penyesuaian kebijakan fiskal, namun menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah.
“Masih banyak anggaran daerah yang belum terserap optimal. Sebelum meminta tambahan alokasi, mari kita pastikan belanja publik benar-benar efektif,” ucapnya.
Menurutnya, penilaian atas kinerja keuangan daerah akan menjadi dasar penting dalam menentukan besaran transfer ke daerah di masa mendatang.
“Kalau daerah menunjukkan tata kelola yang baik dan transparan, tentu lebih mudah bagi kami mempertimbangkan peningkatan DBH,” pungkasnya. (*)
