Kaltimminutes.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menghadapi tantangan serius berupa pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa kunci menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik di tengah kontraksi fiskal adalah strategi negosiasi dan sinergi dengan kementerian.
Pernyataan itu disampaikan Andi Harun saat hadir dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa malam (30/9/2025). Ia menegaskan Pemkot Samarinda tidak hanya bersikap pasif menerima kebijakan pengurangan dana transfer, melainkan aktif melakukan pendekatan ke pemerintah pusat agar dampaknya bisa diminimalisir.
“Pada sisi lain kita juga melakukan pendekatan agar dampak pengurangan tidak sebesar yang direncanakan. Insyaallah minggu depan saya telah terkonfirmasi akan bertemu dengan Menteri PUPR. Semua upaya harus kita lakukan, baik melalui official correspondence maupun lobby-lobby secara konstitusional,” tegas Andi Harun.
Wali Kota Samarinda menjelaskan, strategi penyusunan APBD ke depan harus selaras dengan alokasi APBN agar program pembangunan tetap berjalan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengalihkan sebagian pembiayaan proyek infrastruktur dari APBD ke dukungan dana pusat.
“Boleh jadi uang kita dikurangi, TKD juga dipangkas, tapi sebagian program bisa dibiayai melalui APBN. Minggu depan kami akan mengajukan usulan prioritas, salah satunya penanganan banjir yang memang menjadi program utama Samarinda ke depan,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah-langkah ini bukan respons spontan, melainkan strategi konstitusional menghadapi kontraksi fiskal yang juga dialami banyak daerah lain di Indonesia.
“Yang kita lakukan ini adalah sebuah reaksi positif, bukan sekadar menciptakan kegaduhan di ruang publik. Kita harus bergerak, bukan berdiam diri. Jika hanya mengeluh, tidak akan ada solusi yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain intensif bernegosiasi ke pemerintah pusat, Pemkot Samarinda juga menyiapkan penyesuaian belanja modal agar dana yang tersedia tetap cukup membiayai program prioritas tanpa mengorbankan jalannya pemerintahan.
“Target kita adalah menyesuaikan rencana pembiayaan agar pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang sudah direncanakan harus tetap memberi manfaat bagi masyarakat, meski dengan keterbatasan,” kata Andi Harun.
Ia memastikan pelayanan publik tidak boleh terganggu akibat pemangkasan anggaran. Mitigasi telah disusun sejak jauh-jauh hari agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
“Dengan mitigasi yang sudah kita susun, pelayanan publik di Samarinda akan terus berjalan baik. Ini penting karena walau kita berada dalam keterbatasan, masyarakat tetap berhak mendapatkan layanan yang optimal,” pungkasnya.
(Redaksi)
