PUBLIKKALTIM.COM – Keterbatasan anggaran BNN Samarinda menjadi perhatian DPRD Samarinda karena dapat menghambat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, meminta pemerintah memberikan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan, terutama untuk pengadaan alat pemeriksaan urine dan sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat.
Sri Puji menilai tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda membutuhkan dukungan operasional yang memadai. Menurut dia, petugas memerlukan perlengkapan pemeriksaan dan program edukasi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
“Anggarannya kecil, tetapi harapannya terlalu besar,” kata Sri Puji, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap persoalan narkotika perlu diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang konkret. Dengan dukungan pembiayaan yang sesuai, BNN dapat menjalankan program pencegahan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
Anggaran BNN Samarinda Perlu Menjawab Kebutuhan Lapangan
Sri Puji menyoroti pentingnya menyesuaikan alokasi dana dengan kebutuhan operasional BNN. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan perlengkapan pemeriksaan, kegiatan sosialisasi, serta jangkauan program pencegahan saat menyusun anggaran.
Anggaran BNN Samarinda menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ketersediaan dana membantu lembaga merencanakan kegiatan, memenuhi kebutuhan perlengkapan, dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan edukasi.
Karena itu, Sri Puji mendorong pihak terkait mengidentifikasi kebutuhan setiap program secara terukur. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pembiayaan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain itu, perencanaan anggaran perlu menghubungkan alokasi dana dengan sasaran kegiatan. Dengan demikian, setiap program memiliki dukungan operasional yang sesuai dengan tujuan pencegahan narkotika.
Sri Puji juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap persoalan narkotika tidak cukup berhenti pada pernyataan dukungan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional BNN agar lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Cartridge Pemeriksaan Urine Tujuh Parameter Jadi Perhatian
Salah satu kebutuhan yang disoroti Sri Puji ialah cartridge untuk pemeriksaan urine dengan tujuh parameter. Perlengkapan tersebut mendukung pemeriksaan dalam upaya mendeteksi indikasi penyalahgunaan narkotika.
Sri Puji meminta pihak terkait memperhitungkan kebutuhan cartridge dalam perencanaan anggaran. Menurut dia, ketersediaan perlengkapan pemeriksaan perlu mendapat perhatian agar petugas dapat melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan program.
Pengadaan alat pemeriksaan juga perlu mengikuti perencanaan kegiatan yang jelas. Dengan cara itu, BNN dapat menentukan kebutuhan perlengkapan berdasarkan tujuan dan cakupan pemeriksaan.
Namun, Sri Puji tidak hanya menyoroti sarana pemeriksaan. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan pembiayaan sosialisasi karena edukasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Kebutuhan perlengkapan dan edukasi tersebut memerlukan perencanaan yang saling mendukung. BNN perlu menjalankan kegiatan pemeriksaan sesuai kebutuhan sekaligus memperluas penyampaian informasi mengenai risiko penyalahgunaan narkotika.
Sosialisasi Bahaya Narkotika Perlu Menjangkau Lingkungan RT
Sri Puji menilai BNN Kota Samarinda perlu memperluas sosialisasi bahaya narkotika hingga lingkungan rukun tetangga (RT) dan berbagai lembaga lainnya. Menurut dia, edukasi yang menjangkau masyarakat secara langsung dapat memperluas penyebaran informasi mengenai risiko penyalahgunaan narkotika.
Program sosialisasi membutuhkan sasaran yang jelas dan dukungan pembiayaan yang sesuai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan kegiatan edukasi saat menyusun anggaran BNN Samarinda.
Sosialisasi di tingkat RT dapat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Sementara itu, kegiatan bersama berbagai lembaga dapat memperluas jangkauan edukasi kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
Selain menentukan sasaran, penyelenggara juga perlu merencanakan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan. Perencanaan tersebut mencakup jangkauan peserta dan dukungan operasional yang diperlukan untuk menjalankan program.
Sri Puji menekankan bahwa pengadaan alat pemeriksaan dan sosialisasi memiliki peran berbeda, tetapi saling mendukung. Perlengkapan membantu menunjang pemeriksaan, sedangkan edukasi memperluas pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika.
Sri Puji Minta Pemerintah Mengarahkan Anggaran Secara Konkret
Sri Puji meminta pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian lebih serius terhadap kebutuhan pembiayaan BNN Samarinda. Ia menilai kebijakan anggaran perlu mencerminkan kebutuhan operasional lembaga dalam menjalankan program pencegahan.
“Persoalan ini perlu mendapat perhatian. Bentuk perhatiannya harus jelas, salah satunya melalui penganggaran. Anggaran itu harus diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya hubungan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan program. Pemerintah perlu mengidentifikasi kebutuhan BNN agar alokasi dana dapat mendukung kegiatan yang memiliki sasaran jelas.
Sri Puji kembali mencontohkan pengadaan cartridge pemeriksaan tujuh parameter dan pembiayaan sosialisasi kepada masyarakat. Menurut dia, kedua kebutuhan tersebut perlu masuk dalam pertimbangan saat pihak terkait menyusun anggaran.
“Misalnya, dengan membeli cartridge atau alat ukur untuk pemeriksaan tujuh parameter tadi. Sosialisasi juga memerlukan anggaran, baik kepada masyarakat di tingkat RT maupun ke lembaga-lembaga lainnya,” tutupnya.
Dorongan Sri Puji menempatkan dukungan anggaran sebagai salah satu perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Samarinda. Ia meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan perlengkapan pemeriksaan dan edukasi masyarakat secara proporsional.
Hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan mengenai keputusan perubahan alokasi anggaran maupun tindak lanjut pemerintah daerah atas usulan tersebut. Karena itu, kebutuhan pembiayaan operasional BNN Samarinda masih menjadi perhatian yang disampaikan Sri Puji kepada pihak terkait.
(Redaksi)
