PUBLIKKALTIM.COM, SAMARINDA – DPRD Samarinda apresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengatur pencairan gaji dan tunjangan tambahan pegawai (TPP) dengan pelampiran bukti pembayaran PBB.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, aturan tersebut mampu membuat para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN di Kota Tepian patuh membayar pajak dan dapat memberikan contoh baik kepada masyarakat.
“Itu strategi pemerintah agar semua aparatur itu patuh terhadap aturan berkaitan dengan pajak. Kami di legislatif juga memberlakukan yang sama,” ujar Joha, Kamis (29/9/2022).
Sebagaimana diketahui, aturan itu termaksud dalam Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 970/2058/300.03 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditindaklanjuti dengan surat nomor 970/2571/300.03.
Dengan aturan yang dinilai baik itu, Joha pun meminta agar para ASN maupun yang non-ASN tidak perlu khawatir jika belum memiliki rumah tetap. Semisal masih tinggal dirumah sewa dan lainnya.
“Kalau kaitan dengan orang yang belum memenuhi syarat ya tidak harus melampirkan. Karena memang tidak ada,” tambah Joha.
Lebih jauh ditegaskannya, aturan itu berlaku kepada ASN dan anggota DPRD yang memenuhi syarat. Kategorinya memiliki lahan, tanah, ataupun rumah. Dan apabila memang ada pegawai yang belum memiliki 3 objek pajak tersebut, tidak perlu melampirkan bukti pembayaran PBB.
“Yang diwajibkan itu bagi ASN termasuk DPRD yang mempunyai lahan tanah atau rumah yang belum membayarkan PBB. Artinya tidak semua aparatur harus membayar. Karena apanya yang harus dibayar kalau mereka bukan objek pajak,” tegasnya. (Advertorial)
